JAYAPURA – Pertemuan tahunan GCF (Governors Cilmate and Forest) Task Force atau satuan tugas Gubernur untuk Hutan dan Perubahan Iklim, tahun 2023 mendatang akan dilaksanakan di Indonesia dan Papua menjadi tuan rumah penyelenggaraan.
Wakil Ketua III DPR Papua Yulianus Rumbairusy, S.Sos.,MM mengatakan, DPR Papua pada prinsipnya mendukung kesiapan Pemerintah Provinsi Papua, melaksanakan event internasional GFC Task Force ini, selain dihadiri Anggota Forum GFC juga para donatur dari berbagai negara , baik perorangan dan NGO yang peduli terhadap perubahan iklim dan hutan dunia.
“Kami mendukung Papua menjadi tuan rumah GFC Task Force, event ini event internasional yang akan dihadiri anggota GFC dari berbagai Negara, para donatur juga NGO,” katanya, dilansir dari laman Humas DPR Papua, Jumat (18/03).
Tahun ini, pertemuan tahunan GCF Task Force atau satuan tugas Gubernur untuk Hutan dan Perubahan Iklim, diselenggarakan di Kota Manaus, Negara Bagian Amazonas Brasil yang dilaksanakan tanggal 15 hingga 19 Maret 2022, dan Pemerintah Provinsi Papua hadir dalam pertemuan tersebut.
Rumbairusy yang turut hadir bersama delegasi Pemerintah Provinsi Papua mengatakan, kegiatan ini merupakan forum pertemuan bagi 38 gubernur/kepala negara dari Amerika, Afrika, Eropa dan Asia. Khusus Indonesia ada 7 provinsi yang menjadi anggota GCF yaitu Papua, Papua Barat, Aceh, Kalimantan Timur,Kalimatan Utara, Kalimatan Tengah dan Kalimantan Barat.
“Perlu diketahui bahwa Gubernur Papua termasuk pendiri organisasi ini tahun 2008 ,” katanya.
Menurutnya, dalam pertemuan tahunan forum GCF ini berbagai isu substansi terkait hutan dan perubahan iklim dibahas, seperti Human and community atau membahas ekonomi kehutanan dan hak tenuarial, Knowledge, technology and innovation atau membahas terkait dengan integrasi teknologi dengan pengetahuan dan kearifan local, Finance Investment and Private Sector atau membahas terkait dukungan para pihak terkait dengan ekonomi kehutanan dan iklim dan Government and Public Policy atau membahas terkait dengan tata kelola yang baik dan kebijakan publik yang berkelanjutan.
” Jadi intinya isu utama dalam pertemuan kali ini adalah, bagaimana melibatkan perempuan dan masyarakat adat untuk ikut menjaga dan melestarikan hutan, juga bisa tetap dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial budaya dan lainnya,” ujarnya.
Dikatakan Politisi Partai Amanat Nasionla (PAN) Papua ini bahwa, dalam pertemuan pimpinan daerah provinsi / Negara, juga dilakukan pembahasan panel track dan side event atau acara tambahan berupa pameran produk hasil masyarakat lokal.
” Dalam sesi ini, delegasi dari Provinsi Papua membawa produk hasil hutan bukan kayu, berupa Noken, Madu, Sagu, Minyak Kayu dan lainnya, yang merupakan hasil kerjasama masyarakat adat dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Cabang Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup,” bebernya.
Sekedar diketahui, delegasi Pemerintah Provinsi Papua yang hadir dalam pertemuan tahunan GFC Task Force Tahun 2022 ini rombongan dipimpin oleh Sekda Papua DR.M. Ridwan Rumasukun mewakili Gubernur Papua, juga Wakil Ketua III DPRP Yulianus Rumbairussy, S.Sos., MM, Sekretaris Komisi II Danton Giban, SE, Asisten II Setda Papua DR. Muhammad Musaad, Kepala Inspektorat Papua Drs. Aggiat Situmorang,M.Si, Ak.CA dan Kepala BAPPEDA Papua Yohanes Walilo, S.Sos., M.Si. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua DR Nus Weah, Mantan Ass II Pemprov Papua DR. Noakh Kapissa dan beberapa staf dari Pemprov Papua**
