BERBAGI
Nampak suasana kegiatan FGD Review Strategi Akselerasi Pengembangan Pelabuhan Depapre dan Infrastruktur Jalan Sentani Depapre Menuju Kebangkitan Ekonomi Masyarakat’ secara virtual, yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (11/1/2022)

SENTANI – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE., M.Si., mendesak pemerintah pusat segera menyelesaikan pembangunan infrastruktur ruas jalan dari Sentani menuju Pelabuhan Petikemas Depapre di Kabupaten Jayapura. Hingga saat ini pekerjaan jalan sepanjang 22 km itu harus tertunda sekian lamanya, menurut Bupati Mathius, tidak ada pilihan lain dan harus diselesaikan pada tahun 2022 ini.

“Ini sudah lama sekali tertunda dan dari tahun ke tahun. Kita hanya mendengar cerita yang sama, tetapi tidak kunjung direalisasikan. Bagi saya tidak ada pilihan lain, ya harus tahun ini juga di selesaikan. Bukan lagi nanti, atau tahun depan seperti janji yang sudah-sudah,” ujar Mathius Awoitauw menegaskan ketika menggelar pertemuan terbatas secara virtual dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Selasa (11/1/2022) sore.

Penegasan itu disampaikan Bupati Mathius dalam kegiatan FGD Review Strategi Akselerasi Pengembangan Pelabuhan Depapre dan Infrastruktur Jalan Sentani Depapre Menuju Kebangkitan Ekonomi Masyarakat secara daring, Selasa (11/1) di Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura.

Mathius menuturkan, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura sudah berulangkali membangun komunikasi dengan Kementerian PUPR, bahkan hingga data-data teknis terkait rencana pembangunan infrastruktur jalan sudah diserahkan. Sehingga hampir pasti tidak ada alasan lagi untuk tidak menyelesaikannya. Termasuk, soal kasus hukum yang membuat proyek pembangunan ruas jalan ini terhenti, kata Mathius, sudah terselesaikan, karena putusan hukum yang sudah inkracht. “Artinya, tinggal jalan. Kenapa, kok susah sekali. Padahal Tol Laut Pelabuhan Petikemas Depapre sudah dibuka dan ini adalah jalan strategis menuju pelabuhan petikemas itu,” tegasnya.

Dirinya mengingatkan kembali janji Presiden Joko Widodo saat di 2016 lalu sempat mengunjungi Pelabuhan Petikemas Depapre, yang merencanakan Pelabuhan Depapre sebagai pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia Timur.

Selain itu, kata Mathius, pembangunan Tol Laut di Papua dengan membuka Pelabuhan Petikemas Depapre merupakan proyek strategis nasional dalam rangka percepatan pembangunan di Papua.

Mathius mengatakan, jalan itu hanya sekitar 22 kilometer saja. Oleh sebab itu, kata Mathius, pihaknya berharap pemerintah pusat segera menyelesaikannya di tahun ini.

“Sekarang harusnya tidak ada lagi ruang diskusi, karena jalan ini bukan barang baru. Ini sudah dikerjakan dan direncanakan sebagai proyek strategis nasional yang harus diselesaikan tahun ini. Kami akan terus tagih, dan tahun ini harus selesai,” tukasnya.

Senada dengan Bupati Jayapura, Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Laus Rumayomi mengatakan, pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Jayapura melakukan kegiatan FGD ‘Review Strategi Akselerasi Pengembangan Pelabuhan Depapre dan Infrastruktur Jalan Sentani Depapre Menuju Kebangkitan Ekonomi Masyarakat’, ini terhadap sejumlah program strategis nasional yang tak kunjung selesai dalam waktu 8 hingga 9 tahun kepemimpinan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw.

“Sehingga dalam review ini, kami mengundang seluruh Kementerian/Lembaga mulai dari kantor presiden, sekretariat wakil presiden, Menteri Perhubungan, Menteri PUPR dan sejumlah kementerian atau lembaga yang kita anggap memiliki korelasi dengan program strategis nasional ini, juga program pembangunan ruas jalan yang belum selesai dan statusnya ada di Provinsi Papua,” katanya.

“Kami juga mengundang Ketua Komisi IV DPR Papua (Herlin B. Monim) dan bapa Sekda Papua beserta dinas-dinas terkait seperti Balai Jalan. Review ini juga digelar dalam rangka memastikan kendala dalam penyelesaian ruas jalan Sentani Depapre ini apa saja. Dalam kegiatan tersebut, kami juga melakukan diskusi dua sampai tiga arah, kemudian mengajak rekan-rekan dari Komisi IV DPR Papua bisa langsung berinteraksi dengan Bappenas dan PUPR,” katanya.

“Sehingga mereka bisa mengkroscek langsung informasi yang ada di PUPR, Kemenhub dan Pemprov Papua. Kemudian dalam proses selanjutnya itu tidak terkesan ada tolak menolak yakni, status ini di provinsi atau ini di alihkan ke pusat. Ada hal menarik yang telah kami peroleh klarifikasi langsung dari Pemprov Papua terkait ruas jalan ini sudah diajukan oleh Dinas PU Papua ke Kementerian PUPR sejak 2019. Tadi juga kami sudah banyak dapat dukungan dari PUPR, Bappenas dan Kemenhub, bahwa jalan ini harus dibangun di tahun 2022 ini,” tukasnya.

Sementara itu ditempat terpisah, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR memastikan pengerjaan jalan Sentani Depapre ini diusulkan penganggarannya pada tahun 2022 ini dengan anggaran sebesar 378 miliar rupiah, yang terdiri dari 227 miliar rupiah pembangunan jalan dan 150 miliar rupiah untuk pembangunan jembatan melalui program SBSN.

Turut hadir dalam kegiatan FGD bertajuk, ‘Review Strategi Akselerasi Pengembangan Pelabuhan Depapre dan Infrastruktur Jalan Sentani Depapre Menuju Kebangkitan Ekonomi Masyarakat’ secra daring ini, juga dihadiri Sekda Kabupaten Jayapura Dra. Hanna S. Hikoyabi, S.Pd., M.KP, para Asisten, sejumlah Pimpinan OPD seperti Kepala Bappeda Parson Horota, Kepala Dinas Perhubungan Alfons Awoitauw, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jayapura Alpius Toam dan Kepala Dinas Sosial Arry Ronny Deda. (Irf)