BERBAGI
Tokoh WPIA saat menyerahkan Pernyataan Tolak Otonomi Khusus Jilid II Kepada DPRD Mimika

JAYAPURA – Sejumlah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, serta Tokoh West Papua Interest Association dan Tokoh Pemuda telah sampaikan Pernyataan kepada DPRD Kabupaten Mimika dan DPR Papua bersama MRP melalui DPRD Mimika pada pekan lalu, tepatnya tanggal 14 Juli 2020.

Pernyataan yang di sampaikan adalah Menolak Otonomi Khusus Jilid II.

“Otonomi Khusus untuk siapa, selama Otonomi Khusus di Papua kami masyarakat dan tokoh masyarakat jadi korban karena selalu Pemerintah Bahas program rakyat, rakyat jadi symbol atau objek tapi kenyataan di lapangan tidak ada sesuatu yang Pemerintah buat untuk rakyat asli Papua selama hampir 20 pelaksanan Otonomi Khusus di Tanah Papua,” ujar Yasir Jikwa, selaku kordinator tim West Papua Indigenous Peoples (WPIA) Penolakan Otonomi Khusus Jilid II sebagaimana siaran pers yang diterima redaksi, Senin (03/08/2020).

Dikemukakan Yasir Jikwa, untuk Laporan Rapat Hasil Dengar Pendapat Dalam rangka Evaluasi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat yang di laksanakan Majelis Rakyat Papua tanggal 25-27 July 2013 di Jayapura, dengan Kesimpulan bahwa Otonomi Khusus Gagal.

“Dengan demikian, Pemerintah Pusat, DPR Pusat dan Daerah dan MRP harus tanya ke rakyat asli Papua, bukan Tanya orang Papua yang tinggal di Jakarta sana atau sekumpulan orang Papua tertentu. Tanya rakyat asli Papua seluruhnya yang ada di Balik Gunung Sana, Di lereng lereng gunung, di lembah-lembah, di pinggiran sungai, di rawa rawa, pesisir pantai, pinggiran kota dan yang jualan di pasar-pasar kira-kira mereka mau Otonomi Khusus atau mau barang apa. Bukan Pemerintah kalian paksa Otsus dan karena paksa, rakyat Papua tolak dan itu sikap kami untuk tolak Otonomi Khusus jilid II,” paparnya.

Selain Penolakan Otonomi Khusus dan menuntut Referendum datang dari rakyat pribumi Papua di Timika, menurut Yasir Jikwa juga Penolakan Otsus dari Perwakilan WPIA Suku Una Ukam di Kabupaten Yahukimo minta hak penentuan nasib sendiri.

“Penolakan Otsus jilid dua dan berikan hak penentuan nasib sendiri dari rakyat pribumi Papua Barat di Kabupaten Tambrauw, Pegunungan Bintang, Suku Yali Hubula di Wamena, perwakilan Tokoh-tokoh Mamberamo Tengah. pribumi Yahukimo, Wamena, Wiselmiren, Tolikara, Yalimo dan Mamberamo Tengah,” pungkas Yasir Jikwa. (Adm)