BERBAGI
Penyerahan pernyataan Sikap pada DPR Papua

JAYAPURA  — West Papua Interest Association, dan West Papua indigenous people telah menyampaikan pernyataan sikap kepada DPR Papua untuk Menolak Otonomi Khusus Jilid II 2021.

Pernyataan sikap terkait penolakan Otsus Jilid II tersebut ditandatangani oleh Johanes Djambuani pimpinan West Papua interest association melalui pers release yang di terima redaksi, Kamis, (9/7/2020), Jayapura, Papua.

Bicara tentang apa yang Otsus buat, hasil dan outputnya seperti apa, kita kembali lihat laporan hasil dengar pendapat evaluasi Otsus Papua dan Papua Barat yang dilaksanakan MRP tanggal 23 – 27 Juli 2013 di Jayapura. Hasil evaluasi dengan kesimpulan bahwa Otsus gagal.

“Rakyat pribumi West Papua mempunyai hak untuk menentukan pilihan atau Right to self-determination tercantum dalam deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat pribumi,” tuturnya.

Pemerintah pusat, legislatif pusat dan daerah bersama MRP dan MRPB tanya ke rakyat pribumi West Papua dulu, mereka maunya apa. Rapat terbatas 11 Maret 2020 di Jakarta tentang dana Otsus Papua, dalam pengantar presiden RI mengatakan kebijakan otonomi khusus Papua dan Papua Barat dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua dan Papua Barat.

“Pemerintah pusat dan DPD RI jangan membuat keputusan sepihak karena hari ini ada deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat pribumi yang diadopsi oleh majelis umum PBB pada September 2007 dan pemerintah Indonesia adalah salah satu negara anggota PBB yang memberikan sesuatu yang mendukung deklarasi tersebut,” tegasnya.

Karena itu, kata Johanes, deklarasi PBB pasal 19; negara-negara harus berkonsultasi dan bekerjasama dengan itikad baik dengan masyarakat pribumi terkait melalui lembaga perwakilan mereka sendiri untuk mendapatkan persetujuan bebas didahulukan dan diinformasikan mereka sebelum mengadopsi langkah-langkah legislatif atau administratif yang dapat mempengaruhi mereka. (Adm)