BERBAGI
ISTIMEWA  Ketua Tim Anthon Rumbruren,SH,MH bersama anggota ketika bersama Anggota DPD RI, Dr. Filep Wamafma,SH,M.Hum di Jakarta, Selasa (26/11).
ISTIMEWA
Ketua Tim Anthon Rumbruren,SH,MH bersama anggota ketika bersama Anggota DPD RI, Dr. Filep Wamafma,SH,M.Hum di Jakarta, Selasa (26/11)

JAKARTA-Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menemui Pansus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta Selasa (26/11), dimana rombongan diterima oleh Anggota DPD RI Republik Indonesia asal Papua Barat yang juga ketua Pansus Papua DPD RI, Dr. Filep Wamafma,SH,M.Hum.

Pertemuan tersebut dilaksanakan di Gedung Nusantara V DPD RI, Jakarta, Selasa (26/11). Melalui sambungan telepon Selasa (26/11) malam, Ketua Tim MRPB Anthonius Rumbruren,SH,MH mengatakan, ada beberapa isu krusial yang menjadi poin penting yang menjadi agenda penting MRPB sampaikan kepada DPD RI.

Poin-poin tersebut diantaranya adalah kaitan dengan produk hukum Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) yang berhubungan dengan keberpihakan masyarakat adat Papua atau Orang Asli Papua (OAP) tentang kepala daerah bupati dan wakil bupati pada Pilkada Papua Barat tahun 2020 harus OAP.

“Terkait  dengan pembuat produk hukum, Komite I DPD RI memiliki kewenangan untuk mendorong regulasi secara nasional, MRPB sampaikan aspirasi kepada Komite I DPD RI agar diperjuangkan di pemerintah Pusat,” ujarnya via selulernya kemarin.

Menurutnya, yang hadir saat pertemuan dengan DPD RI masing- masing ketua Tim Anthon Rumbruren SH,MH, anggota tim Yusak Kambuaya,SH, Drs. Abdul Gafur Tambauwang,MA, Lukman Kasop,S.sos, Willem Rumainum,S.Th dan Alberth Bahamba,M.PdK.

Menyoal kinerja Pansus Papua DPD RI,  Rumbruren menjelaskan bahwa MRPB sangat mendukung. Tujuannya agar menyelesaikan masalah Papua sesuai harapan rakyat Papua. Salah satu masalah penting adalah menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat.

Untuk itu, MRPB berharap adanya koordinasi dari Pansus Papua DPD RI dengan MRPB agar saling membantu menyelesaikan masalah Papua.

Lalu membangun komunikasi dengan semua elemen masyarakat di tanah Papua, sehingga data yang  digunakan bisa menyelesaikan masalah Papua sesuai harapan rakyat Papua pada umumnya.

Gebrakan pertama saat ini, kata Rumbruren, Pansus Papua DPD RI akan lakukan kunjungan kerja ke Jayapura, Provinsi Papua dalam minggu ini.

“Di sana Pansus Papua akan bertemu dengan sejumlah pihak, misalnya pemerintah daerah atau stakeholder, elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda” kata Rumbruren setelah mendapat penjelasan dari ketua Pansus Papua, Filep Wamafma.

Kaitan dengan aspirasi masyarakat Papua Barat yang sudah disampaikan oleh MRP kepada DPD RI, lanjut Rumbruren, diharapkan dapat menindaklanjuti kepada pemerintah Pusat.

Terkait dengan kerja Pansus Papua DPD RI, Rumbruren berharap adanya dukungan dari semua elemen masyarakat Papua, pemerintah daerah, lembaga MRP, lembaga organisasi masyarakat, Dewan Adat Papua dan tokoh agama semua yang ada di tanah Papua.(yan)