BERBAGI
Istimewa    Robert Demianus Niki
Istimewa
Robert Demianus Niki

JAYAPURA-Aliansi Peduli Kabupaten Waropen akan melaksanakan unjuk rasa di Polda Papua dan Kejati Papua, pada Kamis (21/11). Aksi yang bakal dikomandoi oleh Ketua Aliansi Peduli Kabupaten Waropen, Robert Demianus Niki,Amd ini, dengan tegas meminta kepada Polda Papua maupun Kejati Papua untuk segera mengungkap kasus yang membelit Bupati Waropen, Yermias Bisay yang diduga menerima gratifikasi dana sebesar Rp 42 miliar.

“Kami desak kepada Kejati maupun Polda Papua, untuk melakukan penyidikan dan penahanan terhadap saudara bupati, karena kasus ini, kami minta tidak ada tebang pilih harus diproses. Kami minta ada keadilan bagi masyarakat Waropen,” ungkapnya via telepon seluler kepada Harian Wone, kemarin.

Pria yang akrab disapa RDN ini memastikan, bakal menurunkan masa dalam jumlah yang besar, untuk melakukan demonstrasi yang menuntut ketidakadilan di Kabupaten Waropen, di mana pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik, karena ulah oknum-oknum tertentu yang mencari keuntungan semata, dibandingkan dengan mengabdi bagi masyarakat.

“Info yang kami dapatkan dari media adalah benar bahwa Kejati Papua telah meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan terhadap dugaan gratifikasi Bupati Waropen. Nah, ini kita harapkan tidak menguap saja karena kami anggap kedua lembaga ini baik Kejati Papua maupun Polda Papua adalah lembaga yang kredibel yang mampu melaksanakan tugas dengan baik,” akunya.

Robert menuturkan, berkaitan dengan surat izin kepada pihak kepolisian, pihaknya sudah mengurusnya dan dalam proses penyampaian dalam demonstrasi nantinya tetap berada pada koridor yang berlaku, di mana tetap mengedepankan asas-asas intelektual, ketimbang aksi-aksi anarkis yang merugikan orang lain dan mengganggu ketertiban umum.

Sebelumnya, Kejati Papua meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan terhadap dugaan gratifikasi Bupati Waropen, Yermias Bisay sebesar Rp 42 miliar. “Status tersebut ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, namun yang bersangkutan belum ditetapkan tersangka karena penetapan tersangka bagi kepala daerah, termasuk bupati baru dapat dilakukan setelah gelar perkara atau Ekspose di Kejagung,” kata Kepala Seksi Penyidikan Kejati Papua, Nixon Mahuse.

Dikatakan, dugaan gratifikasi itu diterima Yermias Bisay dari tahun 2008-2010, saat yang bersangkutan menjabat sebagai Wakil Bupati. Di mana hingga kini lima pengusaha yang sudah diperiksa terkait kasus gratifikasi, termasuk Bupati Waropen, Yermias Bisay yang tercatat dua kali dimintai keterangannya baik tahap penyelidikan maupun penyidikan.

“Dalam kasus gratifikasi, pemberi dan penerima akan ditetapkan sebagai tersangka, namun masih menunggu gelar kasus di Kejagung,” ujarnya.

Menyoal fee (biaya) yang diterima, Nixon mengakui bahwa dari hasil pemeriksaan awal yang bersangkutan menerima fee, di mana fee yang diberikan ada yang di awal proyek maupun di akhir proyek atau setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan.(yan)