BERBAGI
YAMANDER/WONE  Ketua LP KPK Kota Jayapura, Sonni Lokobal,SIP ketika didampingi salah seorang pengurus ketika memberikan keterangan   di Jayapura, Selasa (29/10)
YAMANDER/WONE
Ketua LP KPK Kota Jayapura, Sonni Lokobal,SIP ketika didampingi salah seorang pengurus ketika memberikan keterangan di Jayapura, Selasa (29/10)

JAYAPURA-Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan Kota Jayapura, Provinsi Papua (LP KPK) meminta Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk laksanakan Putusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasional Demokrat (NasDem) yakni penetapan Ketua DPR Papua atas nama Johny Banua Rouw (JBR) sesuai dengan SK Nomor 054-SK/DPP-Nasdem/IX/2019 tentang penetapan ketua dan wakil ketua DPRD serta ketua fraksi DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota di Provinsi Papua periode 2019-2024.

“Dengan mengawal azas demokrasi di wilayah Papua sebagai wujud dari keadilan dan kesetaraan hak asasi dalam berpendapat di mana kita perlu bersama-sama dalam mengawal proses demokrasi, termasuk proses demokrasi dalam penentuan Ketua DPR Papua,” kata Ketua LP KPK Kota Jayapura, Sonni Lokobal,SIP ketika ditemui di Jayapura, Selasa (29/10).

Dikatakan, sebagai lembaga pengawal kebijakan dan keadilan demokrasi Papua, meminta kepada seluruh elemen masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik dan lembaga-lembaga sosial lainnya untuk menjunjung  hasil keputusan pemilihan legislatif DPR Papua.

“Kami meminta untuk menghargai hasil keputusan bersama dalam pesta demokrasi dan menghormati Parpol (Partai Politik,red) lain dalam memutuskan sebuah keputusan,” harapnya.

Lanjut Sonni, pihaknya mengharapkan, untuk semua pihak tidak membangun opini yang melemahkan hasil demokrasi di Provinsi Papua. “Kami LP KPK meminta kepada Sekwan DPRP segera melakukan proses pelantikan DPRP periode 2019-2024. Kami harap agar JBR juga segera dilantik sebagai Ketua DPRP, karena ada rujukan dari DPP NasDem dalam bentuk SK,” harapnya lagi.

Sonni mengharapkan, dukungan dari semua lapisan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mendorong proses demokrasi (sehingga) dapat mewujudkan Papua sebagai tanah damai.

Sebelumnya, salah seorang tokoh pemuda Pegunungan Tengah Papua, Imanuel Mulait menilai, polemik Orang Asli Papua (OAP) yang membelenggu masyarakat Papua sendiri, terkait dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasional Demokrat (NasDem) yang menetapkan Johny Banua Rouw sebagai Ketua DPRP merupakan keputusan final yang harus dilaksanakan DPRP sendiri.

“JBR itu OAP yang wakili OAP, harus jabat Ketua DPRP, nah jika kita persoalkan hal yang sudah final, ini sama saja kita tidak hargai proses pemilihan legislatif lalu yang ditetapkan dan siap dilantik,” tuturnya ketika ditemui di Jayapura, kemarin.

Dirinya menilai, hal ini sudah berjalan dengan baik, mulai dari tahapan pemilihan, penetapan hingga pleno KPU serta SK Menterin Dalam Negeri (Mendagri) terkait dengan pelantikan anggota DPR Papua periode 2019-2024, namun tetap saja masih muncul ketidakpuasan.

“Tanggal 30 Oktober kan pelantikan (pelantikan DPRP,red), kita lihat mekanisme dari awal sudah jelas dan kami dengan setia mengawal proses ini, kita lihat mendekati pelantikan ada hal-hal yang seharusnya tidak terjadi, muncul ke permukaan, padahal kan sudah ada keputusan,”katanya.

Ditambahkan bahwa jika yang dipersoalkan adalah masalah OAP, maka hal ini menjadi sebuah kemunduran, mengingat hal tersebut sama sekali bukan menjadi ranah DPRP sebagai lembaga yang menjadi representasi dari masyarakat Papua.(yan)