BERBAGI
YAMANDER/WONE  DUKUNGAN-Berbagai elemen masyarakat ketika memberi dukungan kepada Johny Banua Rouw sebagai Ketua DPR Papua di Abepura, Senin (28/10), malam.
YAMANDER/WONE
DUKUNGAN-Berbagai elemen masyarakat ketika memberi dukungan kepada Johny Banua Rouw sebagai Ketua DPR Papua di Abepura, Senin (28/10), malam.

JAYAPURA-Berbagai elemen masyarakat di Papua berharap polemik Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sudah selesai, mengingat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem telah menunjuk Johny Banua Rouw (JBR) sebagai Ketua DPR Papua periode 2019-2024, menyisihkan kandidat lain yakni Herlin Beatriks Monim dan Laurenz Kadepa. Sebagai peraih suara terbanyak nama JBR ditetapkan dalam SK Nomor 054-SK/DPP-Nasdem/IX/2019 tentang penetapan ketua dan wakil ketua DPRD serta ketua fraksi DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota di Provinsi Papua periode 2019-2024.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Pemuda Adat Papua (PAP), Isak Arnold Wetipo mengungkapkan bahwa polemik yang berkembang selama ini harus diakhiri karena keputusan DPP NasDem sudah bersifat final dan mengikat serta ditunjang oleh perundang-undangan yang berlaku.

“Kami minta kepada DPD dan DPP NasDem agar konsisten dalam melaksanakan putusan tersebut, karena aturan sudah jelas peraih suara terbanyak yang harus menjadi Ketua DPRP dan sudah diputuskan, berarti sudah selesai kan,” tegasnya ketika ditemui di Abepura, kemarin.

Dikatakan, jika muncul isu-isu yang soal keabsahan JBR sebagai Orang Asli Papua (OAP), maka hal tersebut merupakan ketidakmampuan dari lembaga legislatif tersebut dalam mengaplikasikan putusan DPP. “Seharusnya mereka melaksanakan, bukan buat persoalan baru karena sifatnya yang sudah final,” katanya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPN PAP, Denny Alfred Wafumilena melihat, dinamika yang berkembang jelang pelantikan anggota DPR Papua periode 2019-2024, di mana pihaknya menilai ada ketidakpuasan dari kader internal NasDem menyikapi SK DPP NasDem yang sudah menetapkan JBR sebagai Ketua DPR Papua periode 2019-2024. “Ini kan internal saya pikir NasDem harus selesaikan secara internal, Ketua DPW NasDem harus mampu mengumpulkan seluruh kader, dan melaksanakan SK DPP NasDem,” sarannya.

Sekretaris Pemuda Saireri Papua, Sundi Wayangkau,SE mengingatkan, para elit politik untuk tidak membenturkan masyarakat di akar rumput, dengan mengangkat isu OAP dan Non OAP, karena berdasarkan garis keturunan, di mana JBR merupakan OAP dari Yapen Barat.

“Saya pikir kita perlu kembali kepada aturan, dalam hal ini DPP NasDem dan DPW NasDem Papua harus menegakan aturan, begitu pula pemerintah di sini (Pemprov Papua,red), (sehingga) tidak ada tarik-menarik terlalu jauh, mari kembali kepada aturan,” tuturnya.

Lebih jauh dikatakan, dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) sudah menjelaskan secara rinci bahwa Partai NasDem selaku peraih suara terbanyak pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2019 dan JBR merupakan kader NasDem dengan suara terbanyak sehingga DPP NasDem sudah menetapkan JBR sebagai Ketua DPR Papua periode 2019-2024.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Tokoh Pemuda Kepulauan Yapen lainnya, Fredi Watori yang memberikan dukungan penuh kepada putra terbaik Yapen Barat tersebut, untuk menduduki Ketua DPR Papua. Mengingat sudah ada keputusan mengikat dari DPP NasDem yang mempertegas NasDem memimpin gedung megah yang terletak tepat di depan taman Imbi di pusat Kota Jayapura ini.

Perwakilan Kerukunan Adat Kepulauan Yapen di Tabi, Silas Bebari menjelaskan bahwa JBR tidak bisa diragukan sebagai anak adat Kepulauan Yapen, mengingat JBR dilahirkan dari rahim seorang perempuan asli Yapen Barat. “Saya kira ada tatanan adat yang harus diakui dan dihormati, kami masyarakat adat Yapen di Tabi juga mengajak kita semua memberikan ruang kepada regulasi yang berlaku baik dari aturan pemerintah hingga internal Parpol (Partai Politik,red) itu sendiri,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ondofolo Kampung Babrongko, Ramses Wally menilai, Partai NasDem harus kembali mengambil alih situasi, mengingat SK dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah turun dan anggota DPRP siap dilantik pada 30 Oktober mendatang, sehingga proses yang sudah ada jangan sampai terkatung-katung, dalam hal ini untuk posisi Ketua DPRP.

“Aturan sudah jelas, yang punya suara terbanyak itu yang menjadi Ketua DPRP dari Parpol pemenang dan hal ini Partai NasDem. Kita tidak perlu keluar dari aturan itu lagi, kita harus taat pada keputusan negara maupun keputusan partai sekarang kan mekanisme begitu coba lihat PDI Perjuangan pemenang di DPR RI, suara terbanyak Puan Maharani yang menjadi Ketua DPR RI,” katanya lagi.

Secara terpisah salah seorang Dewan Pendiri DPN PAP, Nathan Ansanay,SE,MSi menuturkan bahwa situasi politik yang berlalu yang kemudian melahirkan keputusan yang sudah ditetapkan , di mana pada 30 Oktober nanti dilaksanakan proses pelantikan dan penentuan Ketua DPRP, di mana pihaknya berharap bahwa para politisi yang sudah terpilih kemudian menduduki jabatan dan kemudian sudah berlalu dari jabatan, harus memberikan pendidikan politik yang baik, kepada komponen di Papua.

“Jangan memperkeruh dengan situasi tarik ulur tanpa dasar aturan yang jelas, untuk menentukan kepentingan mereka sebagai muatan politik. Kita tahu keputusan partai adalah kewenangan partai tidak dapat diganggu gugat oleh partai manapun apalagi suara-suara sumbang yang disampaikan oleh Anggota DPRP jalur Otsus,” imbuhnya.

Dirinya mengkritik, anggota DPRP jalur Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilai tidak paham terkait dengan keberadaan anggota tersebut di DPR Papua.

“Aspirasi yang dipercayakan oleh rakyat kepada mereka untuk menduduki jabatan legislatif, untuk mendampingi pemerintah dalam mensukseskan program-program pembangunan untuk mencapai visi misi dari bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Papua,” tambahnya.

Selaku dewan pendiri, Nathan mengharapkan, tidak ada pembodohan demokrasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, di mana pihaknya mengharapkan semua pihak untuk menyikapi hal tersebut dengan bijak.

DPW NasDem Papua sebelumnya menyerahkan tiga nama yakni Herlin Beatrix Monim, Laurenzus Kadepa dan Jhonny Banua. NasDem sendiri menjadi peraih suara terbanyak di Papua dan  berhasil mengirimkan delapan delegasinya menduduki ke kursi DPRP. Jumlah ini sama dengan kursi Partai Demokrat yang juga sama-sama mengantongi 8 kursi namun kalah perolehan suara secara keseluruhan.

Nama Johny Banua Rouw ditetapkan dalam SK Nomor 054-SK/DPP-Nasdem/IX/2019 tentang penetapan ketua dan wakil ketua DPRD serta ketua fraksi DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua periode 2019-2024. Dan secara aturan partai peraih suara terbanyak yang berhak memimpin lembaga DPRP.(yan)