BERBAGI
Foto Bersama Pengurus DPD Partai Demokrat PApua dan undangan disela peresmian kantor baru DPD Partai Demokrat Papua

JAYAPURA : Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Papua mengaku kecewa dan menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak mengakomodir satupun orang asli Papua menjadi Menteri dalam kabinet jilidnya yang kedua.

“Kita di Papua memberikan dukungan suara 93 persen untuk pak Jokowi. Dan itu otaknya (kerja keras-red) ada di Partai Demokrat. Gubernur Papua pak Lukas Enembe adalah ketua Demokrat Papua. Dan saya sebagai salah satu bupati yang memberikan suara seratus persen buat pasangan Jokowi saat Pilpres lalu,” ujar Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak kepada wartawan, usai peresmian gedung kantor partai berlambang Bintang Mercy itu di Abepura, Rabu (29/10/2019).

Ricky Ham Pagawak atau yang akrab dikenal dengan sebutan RHP menambahkan, meskipun saat Pilpres yang lalu arah koalisi Partai demokrat Pusat ada pada pasangan Prabowo, tetapi Demokrat di Papua berbeda dan menyatakan dukungan buat Jokowi serta dibuktikan dengan kerja keras yang menghasilkan total 93 persen dukungan suara.

“Bupati dari Partai Demokrat di Papua ada sekitar Lima daerah. Dan rata-rata semuanya mendukung Jokowi dengan seratus persen suara. Termasuk kami di Mamberamo Tengah. Jadi kalau tidak ada Orang Asli Papua masuk dalam kabinet kali ini, kami sangat kecewa dengan pak Jokowi dan ibu Megawati,” sesalnya.

Senada Sekretaris DPD Partai Demokrat Papua, Carolus Bolly, bahwa pihaknya merasa kurang pas dengan tidak adanya penempatan orang asli Papua dalam tubuh kabinet kali ini.

“Dan Demokrat Papua memberi peringatan keras buat pak Presiden yang kali ini tidak mengakomodir orang asli Papua dalam kabinet. Ini sejarah buruk yang dilakukan Presiden Jokowi. Oleh Karena itu, Demokrat Papua akan meminta jawaban presiden apa alasannya tidak memasukan papua kali ini dalam kabinet,” ujarnya.

“Jangan menyebut saudara kita yang satu itu (Bahlil-red) sudah ada mewakili representasi orang Papua dalam kabinet. Tidak. Orang Asli Papua tahu persis dan kita semua tahu persis siapa yang asli Papua dan siapa yang tidak. Demokrat papua nyatakan kekecewaannya dengan tidak dimasukkannya orang asli Papua dalam kabinet kali ini,” sambung Carolus Bolly. (adm)