BERBAGI
Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lukas Enembe, didampingi Waket I DPD Partai Demokrat Papua Ricky Ham Pagawak dan Sekretaris DPD Partai Demokrat Papua Carolus Bolly, bersama-sama memotong ulang tahun perayaan HUT Partai Demokrat Ke-18 yang berlangsung di Hotel Horison Kotaraja, Selasa (10/9/2019).

JAYAPURA – Pihak Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Papua, berniat tidak akan memberikan mahar politik kepada para calon kepala daerah yang ingin menggunakan partai berlambang bintang mercy itu untuk maju dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Papua.

Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat Ricky Ham Pagawak menuturkan, pihaknya sudah mewacanakan dan bakal mengusulkan kepada Ketua Umum Pusat Susilo Bambang Yudoyono (SBY) agar partai berlambang bintang mercy itu tidak menerima mahar politik saat pilkada serentak pada 11 kabupaten di Provinsi Papua.
“Kita usulkan kepada Bapak SBY agar Demokrat juga tidak menerima istilah mahar. Karena kalau ini dilakukan, itu akan menyulitkan berkembangnya partai kedepan, sehingga dengan kondisi dan juga kita melihat Pilkada – Pilkada sebelumnya. Karena target apa yang sudah dikasih oleh partai kepada para calon itu membuat setelah dia menang, dia anggap dia beli partai dan tidak mau berkontribusi kepada partai,” beber Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Ricky Ham Pagawak, Selasa (8/10/2019) di Hotel Horison Jayapura.
Kata RHP sapaan akrabnya, saat ini Partai Demokrat Papua masih menunggu petunjuk pusat, tetapi pihaknya sudah memberikan masukan kepada Ketua DPP untuk bagaimana di Papua tidak terima mahar. Karena situasi dan kader – kader di Papua berbeda dengan mereka yang ada di luar Papua.
Rencananya Partai Demokrat akan membuka pendaftaran untuk bursa Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada Serentak ini, dimana untuk Provinsi Papua ada 11 kabupaten yang mengikuti ajang pesta demokrasi ini.
“Kita Partai Demokrat akan secara resmi membuka pendaftaran pada tanggal 20 Oktober, kita akan buka pendaftaran untuk para calon bupati di 11 Kabupaten yang akan dibuka di Jayapura di kantor baru kami,”kata RHP lagi.
Lebih jauh dijelaskannya secara aturan akan mengikuti aturan AD/ART partai. “Mereka akan mendaftar dengan semua persyaratan yang biasa dikeluarkan dengan masing-masing partai sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada,”terangnya.
Nantinya dari situ akan mengumpulkan semua dokumen dan juga nama-nama dari para calon Bupati dan langsung akan diteruskan ke pusat. Dimana pada akhirnya akan diputuskan oleh ketua umum Pak SBY sendiri siapa yang akan direkomendasikan.
“Seperti di Yahukimo wakil bupatinya kebetulan Ketua DPC, sehingga itu akan menjadi perhitungan khusus Partai Demokrat di tingkat provinsi dan juga pusat,”akunya.
Sosok Figur Yang Punya Hati
Dari 11 Kabupaten itu ada beberapa kader partai seperti di Kab Pegunungan Bintang dan beberapa kabupaten lainnya. Demokrat Papua sendiri menargetkan memenangkan para kadernya untuk bisa menang.
“Tapi ada di Kabupaten lain yang kami hanya satu dua kursi seperti di Merauke dua kursi, di Mamberamo Raya cuma 1 kursi. Ini kami akan lihat figur yang tepat. Tetapi yang paling penting adalah figur anak – anak Papua yang tepat untuk melihat orang Papua dan itu lebih penting,”tukasnya.
Pasalnya disituasi seperti ini orang Papua dalam masalah harus ada figur yang betul-betul punya hati untuk melihat orang Papua.
“Kalau hanya mau jadi Bupati untuk mencari nama dan juga kekayaan ya itu semua bisa saja. Tapi Partai Demokrat tetap berkomitmen untuk merekomendasikan kepada orang – orang yang memang betul-betul punya hati untuk melihat partai ini.
Dan lebih khusus melihat orang Papua untuk membangun orang Papua di tanahnya sendiri,”tandasnya. (adm)