BERBAGI
Libert/Wone  Mega Nikijiluw,SH
Libert/Wone
Mega Nikijiluw,SH

JAYAPURA-Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR Papua menganggap, paripurna DPRD untuk membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD (2018) kali ini, berada di dalam kondisi yang tidak menguntungkan dan sebagai masalah.

Pelapor Pandangan Umum Fraksi PDIP, Mega M. Nikijiluw,SH menjelaskan, mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 pasal 194 ayat 1, kepala daerah dalam hal ini Gubernur Papua menyampaikan Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2018 kepada DPR Papua. Dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 30 Juni 2019, atau 6 bulan setelah tahun anggaran 2018 berakhir per tanggal 31 Desember 2018.

“PP Nomor 12 tahun 2019 pasal 194 ayat 2 dan 3 dikatakan bahwa Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2018 harus dibahas dan disetujui bersama paling lambat 31 Juli 2019. Atau 7 bulan setelah tahun anggaran 2018 berakhir per 31 Desember 2018,” katanya saat membacakan laporan pandangan Fraksi PDIP, Selasa (17/9) kemarin.

Kenyataannya, dokumen (materi) laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2018 diterima di kesekretariatan DPR Papua pada 3 Juli 2019. Dan rapat paripurna DPR Papua baru dibuka kemarin 16 September 2019.

“Sesuai agenda rapat paripurna maka anggaplah persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPR Papua baru akan dilaksanakan besok 18 September 2019,” ujarnya.

Itu artinya, Pasal 194 peraturan pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud sudah dilanggar. Dan kita semua bersalah bisa dianggap sebagai bersekongkol.

“Kedua ikhtisar laporan kinerja dan keuangan dan laporan keuangan Pemda (Pemerintah Daerah-red) yang menggunakan keuangan daerah, merupakan bagian yang integral dari LKPJ 2018 menurut ayat 1 Pasal 194,” jelasnya.

Namun, pertanyaannya adalah apakah laporan yang dimaksud telah disertakan bersama LKPJ gubernur Papua 2018. Dan bagaimana kinerjanya sejauh ini.

“Waktu sekarang merupakan masa transisi DPR Papua periode 2014-2019 dan periode 2019-2024. Maka sikap skeptis kritis dan analitis yang sesungguhnya diharapkan dari DPRP terhadap LKPJ 2018 mungkin tidak maksimal diwujudkan untuk memenuhi harapan rakyat,” tuturnya.

Oleh karena, itu pendapat umum Fraksi PDIP tidak hanya ditujukan kepada Gubernur Lukas Enembe di dalam paripurna ini. Ditujukan juga bagi anggota DPR Papua.

“Untuk kali ini kami memohon kepada semua anggota DPR Papua untuk mencermati LKPJ yang berpisah dari implementasi APBD 2018. Melakukan pembahasan yang terfokus di setiap komisi, menghindari aura kekuasaan yang tidak seimbang antara eksekutif dan legislatif, meningkatkan kesadaran dan membedakan pengawasan teknis dengan pengawasan politis untuk melakukan tugas secara benar, baik, produktif dan progresif,” pungkasnya.(nik)