BERBAGI
Suasana rapat kerja panitia kerja (Panja) bidang perekonomian Komisi II DPR Papua dengan mitra kerja di Hotel Horison Kotaraja, Kamis (15/8)

JAYAPURA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang membidangi perekonomian menggelar rapat kerja panitia kerja (Panja) dengan mitra kerjanya yakni, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, Bank Papua, pelaku usaha mikro dan lainnya di Hotel Horison Kotaraja, Kamis (15/8).

Rapat kerja yang membahas tentang Perdasus 18 Tahun 2008 tentang pengembangan ekonomi kerakyatan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR Papua Herlin Beatrix Monim. Turut hadir pula anggota Komisi II lainnya yakni, Syamsunar Rasyid, Mega Mansye Flora Nikijiluw dan Madai Gombo.

Ketua Komisi II DPR Papua Herlin Beatrix Monim mengatakan, setelah melakukan rapat kerja dengan mitra, pihaknya menyimpulkan bahwa  Perdasus Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengembangan ekonomi kerakyatan belum diimplementasikan secara maksimal. Padahal secara turunannya sudah dibuat dalam pergub tetapi masyarakat tidak tahu tentang adanya perdasus tersebut.

“Jangankan masyarakat Dinas Perindag saja tidak tahu,” kata Herlin Beatrix Monim saat ditemui awak media usai kegiatan tersebut.

Lanjut Monim, hal ini menjadi pertanyaan pihaknya mengapa sampai masyarakat dan dinas terkait tidak mengetahui adanya perdasus tersebut. Padahal perdasus tersebut disahkan pada 2008 lalu.

“Perdasus ini bicara tentang pengembangan ekonomi kerakyatan. Isinya koperasi yang di dalamnya ada lembaga penjamin (Jamkrida). Tapi lembaga penjaminnya baru dibuat tiga tahun lalu,” ujarnya.

Politikus NasDem ini menegaskan, kepada eksekutif bahwa bicara keberpihakan terhadap orang asli Papua (OAP) tidak hanya uang tetapi juga melalui regulasi atau produk hukum. Sebab dengan perdasus hak OAP dijamin dan dilindungi terlebih khusus untuk mengembangkan usaha mereka.

“Kami sudah bertanya ke Dinas Perindag kenapa baru tahu ada perdasus ini, mereka bilang yang tahu persis Dinas Koperasi karena perdasus ini dibentuk atas saran dan usul dinas koperasi. Tetapi Dinas Perindag tidak tahu,” imbuhnya. (nik)