BERBAGI
Ketua Dewan Koperasi Wilayah (Dekopinwil) Papua. H.Sulaeman Hamzah

JAYAPURA – Kurangnya perhatian pemerintah terhadap koperasi, menjadi salah satu penyebab koperasi di Papua tidak berkembang dan cenderung menurun, melihat kondisi seperti ini dipastikan koperasi di Papua akan hilang, hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Koperasi Wilayah (Dekopinwil) Papua. H.Sulaeman Hamzah.
Diakuinya, dari 3.000 koperasi di Papua yang rutin menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT) hanya 200 koperasi.
“Koperasi dulu begitu hebat, bisa mencapai swasembada beberapa komoditi, tapi sekarang sudah tidak lagi, dulu kita masih melihat komunikasi yang baik antar petani melalui koperasi, semua kebutuhan bisa terlayani oleh koperasi, begitu juga pemasaran hasilnya, sekarang tidak terlihat lagi,” katanya, usai pembukaan HUT Koperasi baru-baru ini.

Pembukaan seminar sehari dalam rangka HUT Koperasi

Kondisi seperti ini, lanjutnya, di perparah dengan perhatian pemerintah yang kurang kepada koperasi, sehingga praktis seluruh bantuan pusat dan daerah pada jaman dulu, tidak lagi digunakan secara kelembagaan, aset gudang, kantor, semua digunakan perorangan, bukan kelembagaan koperasi itu sangat disayangkan.
“Karena perhatian tidak ada, sekarang kita lihat koperasi tiarap, tidak bisa berkembang yang ada makin hari makin kurang, yang memenuhi kewajiban RTA sekitar 200 unit koperasi dari 3000 an, ini artinya makin hari makin menurun, dan tidak ada lagi sentuhan pemerintah, dipastikan koperasi di Papua akan hilang,” jelasnya.
Diakuinya, koperasi sebuah lembaga usaha yang mestinya mendapat dukungan penuh dari masyarakat, tapi ternyata tidak. Sementara dewan koperasi yang merupakan lembaga non struktural, lanjutnya, yang mestinya dibiayai pemerintah, dari pusat hingga daerah, hanya satu dua yang diperhatikan, padahal ada landasan hukumnya yaitu Kepres no 6 tahun 2011 yang isinya mengharuskan dewan koperasi di pusat dibiayai APBN di provinsi APBD demikian juga kota/kabupaten.
“Tapi kenyataannya tidak jalan, kemudian dilapangan kepincangan terjadi, koperasi menggunakan modal sendiri melakukan simpan pinjam dengan bunga yang amat tinggi, dan tidak punya anggota koperasi yang harus melakukan RAT bersama anggotanya, agar keuntungan itu bisa dibagi kepada anggotanya, karena tidak punya anggota keuntungan untuk dia sendiri,” jelasnya.
Kendati badan hukumnya koperasi tetapi menggunakan modal sendiri dan tidak pernah RAT harus dibubarkan.
“Nanti akan ada tim pengawasan yang melakukan penertiban khusus di Papua. Seharusnya ada satgas yang mengawasi, tapi satgas di Papua sampai sekarang belum terbentuk,” katanya. (mia)