BERBAGI
Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH, bersama Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. DR. Laksana Tri Handoko, MSc, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) & Perjanjian Kerjasama (PKS) di Bidang Pertanahan, Implementasi Tax Online di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) serta Pengkajian Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan di Swiss-belhotel Papua, Jayapura, Kamis (25/7).

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Papua mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab), untuk memasang alat pemantau pajak online atau e-tax online di hotel, restoran, pusat hiburan dan Pajak Bumi Bangunan  (PBB), bekerjasama dengan Bank Papua di seluruh kota  di Bumi Cenderawasih.

“e-tax online ini dipasang di alat transaksi pembayaran di kasir, yaitu di hotel, restoran pusat hiburan dan PBB di seluruh kota, guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah  (PAD),” ujar  Wagub Papua Klemen Tinal, SE, MM, disela-sela pada Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) & Perjanjian Kerjasama (PKS) di Bidang Pertanahan, Implementasi Tax Online di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) serta Pengkajian Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan  di Swiss-belhotel Papua, Jayapura  Kamis (25/7).

Menurutnya, di sektor pedesaan dan perkotaan berpotensi besar dalam mendukung pembiayaan penyelenggaran pemerintah dan pembangunan daerah.

Turut hadir Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH,   Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Para Bupati/ Walikota, Sekda Papua dan Papua Barat Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dan Tim Korsupga Wilayah VIII KPK dan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)  Prof. DR. Laksana Tri Handoko, MSc.

Wagub menjelaskan, e-tax online ini sudah diterapkan Pemkot Jayapura, berfungsi untuk merekam transaksi pembayaran yang ada di tempat- tempat yang sudah dipasang. Sehingga bila  Bupati ingin menerapkan e-tax online belajarlah   di Pemkot Jayapura.

“Alat ini berfungsi untuk merekam transaksi pembayaran yang ada di tempat tempat yang sudah dipasang. Jika sudah terekam di tablet ini, nilai pajak bisa dibayarkan sesuai dengan transaksi pembayaran dari tempat tempat hiburan, rumah makan dan hotel tersebut,”  jelas  Wagub.

Ia menjelaskan, alat ini harus dipasang, agar para pelaku usaha tak semena-mena, menaikkan potongan pajak yang tak rasional.

Menurut Wagub, ia  mengingatkan Pemprov, Pemkab dan Pemkot tak terlalu memberikan ruang bagi pelaku usaha, karena tentunya mereka  mengejar adalah profit atau keuntungan.

“Pemerintah harus tegas, tak boleh kalah dengan pelaku usaha. Jangan anggap dia hebat, sebab pemerintah tentunya lebih hebat dari mereka,” tegas  Tinal.

Simulasi e-Tax Online

Sebelumnya,  dalam Rapat Koordinasi ini juga dilakukan Simulasi e-Tax Online yang digelar Badan Pengelolaan Pendapat Daerah (Bappenda) Provinsi Papua bersama Bappenda Kota Jayapura.

Kepala Bappenda Kota Jayapura Robert Awi menjelaskan,  aplikasi ini sudah dipasang pada beberapa tempat usaha,  seperti XXI Jayapura, Swisbell Hotel Jayapura, RM Sendok Garpu Kotaraja, RM Duta Cafe Ruko Jayapura.

“Dengan aplikasi yang bisa digunakan pada telepon selular Android ini, dapat diketahui  seseorang atau badan sudah membayar pajak atau belum,  yang juga terkoneksi  langsung dengan Kantor Bappenda Kota Jayapura,” tegas Awi.

Transaksi Tanah Wajib ke Kantor BPN Papua

Wagub  juga mengutarakan, terkait PBB, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT) sebagai dasar perhitungan optimalisasi pendapatan pajak dan sumber lainnya.

Setiap transaksi pembelian tanah wajib ke Kantor BPN Papua, sebelum diterbitkan sertifikat. Hal ini juga untuk menghindari perorangan atau badan  yang memiliki tanah, tapi  berupaya menghindari pajak.

“Setiap transaksi wajib pajak dilakukan secara non tunai di Bank Papua,” ucap dia. (mdc)