BERBAGI

Sebagian Besar Posisi Pimpinan OPD Akan Ditempati Pejabat Baru


Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dan Sekda Papua TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi, disela-sela pada Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) & Perjanjian Kerjasama (PKS) di Bidang Pertanahan, Implementasi Tax Online di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) serta Pengkajian Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan di Swiss-belhotel Papua, Jayapura Kamis (25/7).

JAYAPURA – Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH  menyampaikan sejumlah  hal mendesak (urgen), yang  harus segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Masing-masing  pelantikan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru, koordinasi penyelenggaraan PON XX dengan OPD dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)  tentang pembayaran Pajak Air Permukaan  (PAP) antara Pemprov Papua  dan PT. Freeport Indonesia.

Demikian diungkapkan  Gubernur  Lukas Enembe di Jayapura, Jumat (26/7).

Mengenai pelantikan pimpinan OPD yang baru, Gubernur Enembe mengaku ia telah menerima hasil seleksi dari tim yang ditunjuknya,  untuk menyelesaikan proses seleksi pejabat-pejabat yang akan menempati posisi di masing-masing OPD yang telah dibentuk.

“Sebagian besar posisi pimpinan OPD akan ditempati oleh pejabat baru,” beber Gubernur.

Setelah pelantikan pejabat-pejabat baru di lingkup OPD Pemprov Papua ini, Gubernur Enembe akan berkoordinasi dengan para pemimpin OPD baru ini mengenai penyelenggaraan PON XX. Sebab menurutnya, hingga saat ini, masing-masing OPD belum terlalu aktif dalam mempersiapkan penyelenggaraan PON XX.

“Kita semua perlu kerja keras untuk kesuksesan PON Papua 2020. Ini perlu kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan masyarakat,” kata Gubernur Enembe.

Berkaitan dengan pembayaran PAP PT. Freeport Indonesia, Gubernur Enembe telah memerintahkan Kepala Biro Hukum Provinsi Papua untuk menyiapkan draft MoU-nya.

Dalam waktu dekat ini, Pemprov Papua akan bertemu PT. Freeport Indonesia,  untuk menandatangani MoU tersebut.

“Ini kesepakatan yang kami hasilkan bersama Presiden Komisaris Freeport Indonesia, Richard Adkerson di Phoenix, Amerika Serikat, Mei lalu. Pembayaran akan dilakukan dalam skema 50, 30, 20 persen dari tahun 2019 hingga 2021,” ujar Gubernur Enembe sembari menjelaskan ada beberapa kesepakatan lainnya yang harus ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Gubernur Enembe menambahkan,  ia akan menempatkan satu orang dari Papua di Kantor Pusat Freeport McMoran di Phoenix. Penempatan ini menurutnya merupakan satu dari sekian hasil pertemuannya dengan pimpinan Freeport Indonesia. (mdc)