BERBAGI

Suasana Semiloka Qua Vadis Pengaturan Pertanahan di Tanah Papua dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Papua di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Dok II, Jayapura, Senin (22/7).

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar forum diskusi untuk refleksi implementasi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor  23 Tahun 2008, dalam rangka perbaikan tata kelola Sumber Daya Alam (SDA),   yang merupakan program pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Papua.

Demikian disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutannya yang dibacakan Wagub Papua Klemen Tinal, SE, MM, ketika membuka   Semiloka Qua Vadis Pengaturan Pertanahan di Tanah Papua dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Papua di Sasana  Karya, Kantor  Gubernur Papua, Dok II, Jayapura, Senin (22/7).

Turut  hadir Wagub Papua Klemen Tinal, SE, MM, Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, Ketua MRP Matius Murib,  Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hilman Nugroho, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Arius Yambe, Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Profesor Maria Sumardjono, Bupati/Walikota, Sekda Se Provinsi Papua, Pimpinan SKPD di lingkungan Pemprov Papua dan Staf.

Belum Berjalan

Gubernur mengatakan, Pemprov Papua telah mengeluarkan Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 tentang hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah, dalam upaya pemulihan hak- hak masyakat adat atas tanah, wilayah dan SDA di Provinsi Papua, dan saling berkaitan dengan Perdasus Nomor 21 dan 22 yang diterbitkan di tahun yang sama, yakni Perdasus No. 23 tahun 2008.

Tapi dalam pelaksanaannya, ujar Gubernur, Perdasus No. 23 tahun 2008  ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan,  karena belum dapat  mengurangi  permasalahan tentang hak ulayat yang terjadi di Papua.

Untuk itu,  jelasnya, dipandang perlu melakukan refleksi mengenai pelaksanaan Perdasus tersebut, agar dapat diidentifikasi akar masalah dan mendapatkan solusi,  sehingga maksud dan Perdasus ini dapat tercapai.

Dikatakan, Perdasus ini dilahirkan juga untuk merespon pemanfaatan  tanah adat di Papua yang telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur pengusaan, pemilikan dan penggunaan, kurangnya daya dukung lingkungan, peningkatan konflik dan kurang diperhatikannya kepentingan masyarakat adat dan kelompok masyarakat rentan lainnya.

Tumpang-tindih

Menurut  Gubernur, dengan adanya peluncuran portal Kebijakan Satu Peta (KSP) oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Desember 2018 lalu, mempertegas salah- satu tujuan dari KSP yaitu untuk menyelesaikan konflik tumpang -tindih penguasaan lahan.

“Peta tanah ulayat atau peta wilayah adat merupakan salah- satu peta tematik yang menjadi rujukan kebijakan satu peta,  karena itu pemetaan tanah adat perlu disegerakan,” tukasnya.

Selain itu, peta tanah ulayat untuk menjamin pelaksanaan Perdasus Nomor 23 tahun 2008, juga sebagai implementasi kebijakan satu peta untuk Provinsi Papua.

“Saya mengharapkan pertemuan ini membahas juga harmonisasi dan sinkronisasi Perdasus No.23 Tahun 2008 dengan Perdasus lainnya dalam pelaksanaannya, agar mampu mengakui, melindungi dan memberdayakan masyarakat adat secara efektif,” kata Gubernur.

Terkait dengan hal tersebut, terangnya,  pihaknya menunggu rekomendasi yang konkrit dari forum diskusi untuk refleksi implementasi Perdasus Nomor  23 Tahun 2008, dalam rangka perbaikan tata kelola pengelolaan SDA,   yang merupakan program pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Papua, untuk ditindaklanjuti bersama. (Mdc)