BERBAGI
Koordinator Wilayah VIII KPK, Adlinsyah Malik Nasution, ketika menyampaikan arahan pada Pembukaan Semiloka Qua Vadis Pengaturan Pertanahan di Tanah Papua dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Papua di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Dok II, Jayapura, Senin (22/7).

JAYAPURA – Komisi Pemberantasan  Korupsi (KPK) memberikan  pendampingan kepada  Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Papua, terkait masalah optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Hal ini diutarakan Koordinator Wilayah VIII KPK, Adlinsyah Malik Nasution, dalam arahannya pada pembukaan   Semiloka Qua Vadis Pengaturan Pertanahan di Tanah Papua dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Papua di Sasana  Karya, Kantor  Gubernur Papua, Dok II, Jayapura, Senin (22/7).

Turut  hadir Wagub Papua Klemen Tinal, SE, MM, Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, Ketua MRP Matius Murib,  Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hilman Nugroho, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Arius Yambe, Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Profesor Maria Sumardjono, Bupati/Walikota, Sekda Se Provinsi Papua, Pimpinan SKPD di lingkungan Pemprov Papua dan Staf.

Ia menjelaskan, KPK  mendorong  dua  hal tematik program. Pertama, memberi  pendampingan terkait masalah optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Kedua, pengelolaan aset daerah.

“Jadi intinya seluruh mata pajak  yang dikelola  oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota kita akan bantu bagaimana cara mengoptimalkannya,” jelasnya.

Dikatakan, Undang Undang   Nomor  28 tahun 2009 jelas disebutkan mata pajak –mata pajak yang dikelola oleh  Provinsi dan  mata pajak yang dikelolah  oleh Kabupaten/Kota.

Dalam  kaitan masalah  itu, terangnya,  KPK selanjutnya akan melakukan monitoring dan evaluasi, terkait masalah program pendampingan optimalisasi pajak.

“Kalau bicara aset, terangnya, hal  pertama pasti harus mendata, karena terkait kepemilikan aset. Setelah mendata milik harus didudukan status hukumnya. Jadi pengamanan secara hukum dan sekaligus pengamaman secara fisik,” katanya.

Dijelaskan, terkait masalah optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah,  khusus mengenai Papua pihaknya melihat ada hal-hal  yang perlu menjadi perhatian.

“Banyak kasus -kasus dari pada sengketa kepemilikan bermuara ke hak ulayat atau tanah adat,” tegasnya.

Terkait Perdasus Nomor  23 tahun 2008 tentang hak ulayat masyarakat hukum adat, tutur dia,  pihaknya banyak mendapat masukan bahwa aset- aset yang sudah bersertifikat pun digugat oleh tema-teman dari hak ulayat,” bebernya. (Mdc)