BERBAGI
Sekda Papua TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi, didampingi Komisioner Komisi Informasi Pusat RI, Romanus Ndau Lendong, Ketua Komisi Informasi Papua, Andriani Salman Wally, SST dan Staf, menabuh Tifa, ketika membuka Diskusi Publik Keterbukaan Informasi Publik dan Akselerasi Pembangunan Papua di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jayapura, Kamis (18/7).

JAYAPURA – Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)  di lingkungan Pemerintah Daerah, baik   Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Papua wajib menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya dengan sungguh-sungguh.

Demikian disampaikan Sekda Papua TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi, ketika membuka Diskusi Publik Keterbukaan Informasi Publik dan Akselerasi Pembangunan Papua di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jayapura, Kamis (18/7).

Diskusi publik ini dihadiri Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Romanus Ndau Lendong, Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua Andriani Salman Wally, SST, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Kansiana Salle, SH,  Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa  Komisi Informasi Provinsi Papua Armin Thalib,  Ketua Bidang Sosialisasi Edukasi dan Advokasi  Komisi Informasi Provinsi Papua Joel Wanda.

Peserta yang hadir SKPD di lingkungan Pemprov Papua, Akademisi, Asosiasi Pengusaha Papua, Polda Papua,  Kodam XVII/ Cenderawasih, Lanud Silas Papare  Jayapura, Lantamal X Jayapura, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  Keerom, PPID Kabupaten Jayapura, PPID Kota Jayapura, PPID Utama Provinsi Papua.

SEBUAH KENISCAYAAN

Menurut Sekda, berbicara tentang KIP atau transparansi bagi penyelenggara negara di era dewasa ini adalah sesuatu keniscayaan. Apalagi, kata Sekda, pelaksanaan transparansi sudah menjadi amanah konstitusi UUD 1945 dan salah -satu Hak Asasi Manusia (HAM).

“Pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia,” jelasnya.

Ia menambahkan, Pemprov Papua sendiri sudah melakukan langkah-langkah sejak UU KIP mulai diberlakukan pada 2010 silam. Di antaranya, menetapkan PPID  di lingkungan Pemerintah setempat.

“Kami juga sudah membentuk Komisi Informasi Provinsi Papua pada 2014 lalu dan mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk PPID Utama dan PPID Pembantu di masing-masing SKPD,” tuturnya.

Sejalan dengan ini, lanjut Sekda, sejak tahun 2016 dalam penyelenggaraan pemerintahan di Papua, telah dilakukan berbagai kegiatan pencegahan korupsi terintegrasi yang terakomodir dalam rencana aksi melalui pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jadi kami telah menerapkan e-Government dengan mengeluarkan aplikasi e-Musrembang, e-Planning, e-Budgeting dan e-Samsat sebagai aplikasi utama yang nantinya didukung aplikasi pendukung sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dan terdistribusi ke setiap OPD hingga Kabupaten/Kota,” ujar Sekda.

Disamping itu, katanya, tujuan yang ingin dicapai dengan implementasi e-Government ini adalah untuk memberikan pelayanan pemerintahan yang sebaik-baiknya kepada seluruh masyarakat dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan memperluas peran dan partisipasi masyarakat.

“Semuanya ini kami lakukan dalam rangka percepatan pembangunan di Tanah Papua,  guna mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan,” pungkasnya.

TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Papua, Andriani Salman Wally, SST mengatakan, kegiatan diskusi publik keterbukaan informasi publik dan akselerasi pembangunan Papua ini merupakan langkah- langkah  dari Komisi Informasi Provinsi Papua bekerjasama dengan Pemprov Papua dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, agar pihaknya dapat melihat bagaimana akselerasi pembangunan di Papua,  sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik itu sendiri.

Dikatakan, sebagaimana dalam Pergub Nomor 28 Tahun 2013 mengatur tentang PPID di lingkungan Pemprov Papua,  yang mana PPID wajib dibentuk di  Pemprov Papua,  terutama di lingkup OPD,  karena dasar memberikan informasi layanan publik kepada masyarakat PPID inilah ujung tombak dari pada amanat UU keterbukaan informasi publik.

Ia menuturkan, Pemprov Papua tahun 2018 telah mendapat peringkat dengan  nilai cukup baik terhadap keterbukaan informasi publik,  yakni cukup informatif.

“Saya pikir ini menjadi tantangan seluruh pemerintah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota,  untuk tahun 2019 ini kita meningkatkan peran serta dalam melakukan transparansi didalam menunjang kinerja pemerintah dalam e- Governmen yang sudah  dicanangkan Pemprov Papua saat ini.

Karena itu, terangnya,  pihaknya mengharapkan ada diskusi- diskusi dan masukan- masukan,  yang dapat diberikan kepada Komisi Informasi  Provinsi Papua sendiri dan kepada masyarakat sebagai pengguna informasi publik. Pasalnhya,  didalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik  mengatur  apabila ada Undang Undang. Tapi masyarakat tak menggunakan haknya dengan baik dan benar, maka  hal  ini sangat disayangkan.

“Negara kan sudah membuat Undang Undang keterbukaan publik yang begitu baik dan bagus,  tapi kita tak menggunakan, karena belum tahu cara mengaksesnya. Kami mengharapkan beberapa kegiatan ini juga akan membantu pemerintah  daerah untuk meningkatkan kinerja PPID,” imbuhnya. (mdc)