BERBAGI

Bupati Dasinapa: Fokus Program Prioritas, untuk Kebutuhan Masyarakat

Bupati Mamberamo Raya Dorinus Dasinapa, AKs, SSos didampingi Wabup Yakobus Britay, SIP usai rapat penyusunan rencana kerja dan anggaran perubahan kabupaten Mamberamo Raya tahun anggaran 2019 di Hotel Front One, Jayapura, Kamis (13/6). (FOTO: Muhammad Sabri Kono)

JAYAPURA—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamberamo Raya tengah mempersiapkan pembahasan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2019 di Hotel Front One, Jayapura, Papua, Sabtu (29/6).

Rapat  dipimpin Bupati Mamberamo Raya, Dorinus Dasinapa, AKs, SSos, didampingi Wakil Bupati Mamberamo Raya, Yakobus Britai, SIP dan Sekda Mamberamo Raya, Suwita, SSos, MEc.Dev dan dihadiri seluruh pimpinan OPD Pemkab  Mamberamo Raya.

Bupati Mamberamo Raya, Dorinus Dasinapa, Aks, SSos kepada wartawan mengatakan,  pihahknya dalam APBD-P 2019 ini lebih diprioritaskan pada program-program yang mendesak untuk kebutuhan masyarakat.

Ia menekankan kepada OPD,  untuk melihat kondisi riil anggaran mereka masing-masing,  sehingga pihaknya menekankan tak ada penambahan anggaran dalam APBD-P itu, tapi lebih pada pergeseran anggaran.

“Karena kami sendiri juga punya anggaran seperti itu, sehingga diharapkan hanya ada pergeseran anggaran saja, tak boleh ada penambahan, karena penambahan itu kita sudah terbeban lagi dalam anggaran tahun 2020 nantinya,” jelas Dasinapa.

Namun demikian, Bupati Dasinapa,  mengharapkan agar OPD ketika melakukan pergeseran anggaran, harus dilihat sesuai dengan Tupoksi mereka. Jika tak memberikan dampak pada program, maka perubahan tak boleh dilakukan. Lebih baik angaran itu dipindahkan ke OPD yang benar-benar membutuhkan untuk pelayanan kepada masyarakat.

Bahkan, dalam pembahasan APBD-P itu, Bupati Dasinapa menekankan,  agar sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya.

Bupati Dasinapa,  mengharapkan agar OPD bekerja secara profesional, bukan asal buat program yang sifatnya bantuan, karena di pemerintahan ini lebih banyak itu sifat bantuan, padahal konteks pemberdayaan itu kacamata untuk potensi tak pernah ada pada program-program dari setiap pemerintah dalam hal ini Pemkab Mamberamo Raya itu sendiri.

Menurut Dasinapa, pihaknya melarang OPD tak menambah anggaran,  sehingga diharapkan penggeseran program.

“Contoh bahwa  uang untuk beli Hand Phone  (HP) sekian, tapi ternyata  bukan HP yang dibutuhkan, melainkan yang dibutuhkan air minum misalnya. Maka untuk membeli HP digeser kepada air minunm,  karena kebutuhan air minum lebih dibutuhkan masyarakat,” terangnya.

Bupati Dasinapa mengingatkan kepada OPD agar bekerja profesional dan mampu mengimplementasikan sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, sehingga berdampak positif dan dirasakan oleh masyarakat Mamberamo Raya.

“Saya tekankan dengan catatan bahwa APBD-P atau pergeseran itu, harusnya program – program itu mengacu pada potensi daerah, bahkan masyarakat juga tak boleh intervensi pemerintah daerah, yang justru menjadi masalah baru,”  ungkapnya. (mdc)