BERBAGI
Di Yapen, Enam Gabungan Parpol Melapor ke Bawaslu
Koalisi Parpol saat menyerahkan laporan kepada pihak Bawaslu Yapen

SERUI – Enam Partai Politik (Parpol) terdiri PKS, Berkarya, Garuda, PAN, PKPI dan PBB melaporkan dugaan pelanggaran pengelembungan suara pada Pemilu 17 April 2019 lalu kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin (13/5).

Rudi Mora salah satu Caleg PKPI Kabupaten Yapen kepada wartawan SKH WONE di Kantor Bawaslu menjelaskan, kehadiran perwakilan enam gabungan Parpol Yapen bersama-sama melaporkan dugaan kecurangan terutama pada saat pengisian blangko C1.

“Bahkan rekapitulasi ditingkat PPD Distrik sampai KPU, banyak pelanggaran terjadi. Ada Oknum Caleg salah satu Parpol yang tidak punya suara sama sekali, tapi tiba-tiba di Pleno PPD yang bersangkutan bisa memiliki ribuan suara, dan itu sangat aneh,” ungkap Rudi Mora.

Rudi mengatakan, kedatangan bersama sejumlah Caleg kualisi gabungan enam Parpol ke Bawaslu Yapen untuk meminta keadilan dengan harapan agar Bawaslu Yapen dapat menindak lanjuti laporan diajukan sampai kepada tingkat DKPP.

Rodi menegaskan bahwa, kecurangan diduga dilakukan ini sangat terstruktur dan masif. Bahkan disampaikan bahwa, di Distrik Wooi, banyak suara Caleg maupun Partai yang memang benar-benar memperoleh suara, tetapi suara itu malah hilang.

“Di Distrik Wooi kita punya suara, akan tetapi tidak tau dibawah sama orang siapa tiba-tiba suara itu hilang. Padahal di C1 ada 260 plus empat suara Partai,’’ katanya.

Senada disampaikan Wahyuddin bahwa dalam proses Pleno Dapil Satu Yapen Selatan di gedung Infokom beberapa waktu lalu, terjadi keributan para saksi Parpol karena terjadinya penggelembungan diduga dilakukan pihak penyelenggara baik ditingkat KPPS, PPS, PPD dengan bukti Pleno tersebut harus diulang kembali.

“Ketahuan adanya penggelimbungan dilakukan, saat kotak suara dibuka dan mencocokan data C1 salinan dari masing-masing saksi juga C1 Plano, dari kotak, hasilnya sangat jauh sekali,’’ jelas Caleg Partai PKS itu.

Wahyuddin mengatakan, setelah melewati batas waktu, maka pihak KPU menggambil alih proses pleno. Akan tetapi hal tersebut sama terjadi.

“Saat pleno oleh Komisionser KPU, para saksi Parpol keberatan karena tidak membuka semua kotak suara.  Hanyak mau buka sembilan kotak suara dari total tiga puluh satu kotak suara di Kelurahan Tarau,” tandas Wahyu.

Dengan tegas Wahyu mengatakan bahwa, banyaknya C1 plano yang sudah di tipex termasuk angka-angka sudah berubah dari C1. Selain itu dalam penggelembungan suara di Yapen juga terjadi pada perolehan suara calon angggota DPRP.

“Dari data perolehan suara di Dapil Satu, salah satu Partai Politik tidak mencapai seribu suara, tapi bisa meledak sampai empat belas ribu suara dan itu salah satu catatan kami kepada Bawaslu,” ungkap Wahyu heran.

Disinggung terkait pembukaan kotak suara hanya berjumlah sembilan kotak suara saja, apakah adanya penjelasan dari pihak KPU Yapen sendiri, Wahyu mengungkapkan bahwa hal itu diberikan penjelasan. Bahkan keterangan disampaikan tidak masuk akal.

“Alasan mereka (pihak KPU) hanya waktu saja. Padahal sudah ada edaran dari KPU RI bahwa waktu akhir pleno tanggal 8 Mei menjadi tanggal 10 Mei 2019, padahal saat itu masih tanggal 9 Mei,” jelasnya.

Dengan pengajuan laporan ini, Wahyu berharap dapat ditindak lanjuti karena sesuai dengan UU Pemilu tentang siapapun yang menambah atau mengurangi suara dari salah satu Partai maka akan terancam pidana empat tahun dan denda empat puluh sembilan juta.

Di tempat terpisah salah satu staf Bawaslu menerima laporan pengaduan menjelaskan bahwa, pada prinsipnya banyak sekali laporan yang masuk. Selanjutnya akan dibuat kajian awal dengan mekanismenya harus pimpinan yang memutuskan juga pimpinan itu senuri.(her/pel)