BERBAGI
Pemprov Papua Sosialisasi PPTKH di Yapen
Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Frans Sanadi saat memberikan sambutan pada acara sosialisasi perpres nomor 88 tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH) di Kabupaten Kepulauan Yapen

SERUI – Tim inventasi dan verifikasi Provinsi Papua melaksanakan sosialisasi Perpres Nomor 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Kawasan Hutan (PPTKH) di Kabupaten Kepulauan Yapen, bertempat di gedung Silas Papare, Serui, Jumat (3/5).

Bupati Kabupaten Yapen, Tonny Tesar diwakili Wakil Bupati, Frans Sandi dalam sambutannya menjelaskan bahwa,  PPTKH adalah sarana dalam rangka penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria atau di kenal  dengan sebutan “TORA”, dimana rencana kegiatan Tora merupakan salah satu mandat nawacita pemerintahan Jokowi-JK tertuang pada Rencana Pembangunan Jangkah Menengah nasional 2015-2019.

“Didalamnya memuat agenda reforma agraria dan strategi membangun Indonesia dari pinggiran yang dimulai dari daerah dan kampung,’’ ujar Wakil Bupati Frans Sanadi.

Wakil Bupati Frans Sanadi mengatakan, misi strategis nasional pelaksanaan reforma agraria ada enam program prioritas yaitu, pertama. penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria, kedua penataan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah obyek reforma agraria, ketiga kepastian hukum dan legalitas hak atas tanah obyek reforma agraria, keempat pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas tanah reforma agraria, kelima pengalokasikan sumber daya hutan untuk dikelolah masyarakat, dan keenam kelembagaan pelaksana reforma agraria Pusat dan daerah.

Frans Sanadi faktor menyampaikan, keberhasilan reforma agraria terletak pada kebijakan yang konsisten, rancangan kelembagaan dan program yang layak serta komitmen yang kuat, koordinasi, strategis antara pihak kementerian dan lembaga pelaksana program menentukan keberhasilan reforma.

Kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Yapen mengharapkan semua peserta dari setiap kampung ikuti kegiatan sehari ini, mampu bersinergi menangkap peluang kebijakan yang berharga sebagai upaya penyelesaian konflik saat ini belum terdampak di Kabupaten Yapen.

Dikatakanya, sebagai kegiatan awal reforma agrarian, nantinya akan menjadi fondasi terhadap kebijakan ekonomi nasional, sehingga bisa bersinergi lebih cepat lagi.

Kegiatan sosialisasi PPTKH) dihadiri Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X Jayapura, Kepala Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kabupaten Yapen, serta para Kepala Distrik se Kabupaten Yapen.(her/pel)