BERBAGI
Terlibat Korupsi, Delapan ASN Yapen akan Terima SK PDTH
Wakil Bupati Yapen Frans Sanadi saat memberikan keterangan terkait delapan ASN yang akan di pcat secara tidak terhormat kepada sejumlah awak media di Serui.

SERUI – Terlibat Korupsi, sebanyak delapan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kepulauan Yapen akan menerima surat Pemberhatian Dengan Tidak Hormat (PDTH) sesuai surat tiga lembaga tinggi masing-masing Kemendagri, Menpan-RB dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

‘’Ini bukan rahasia lagi.  Telah mendapatkan surat dari tiga Lembaga tinggi di Jakarta yaitu, Menteri Dalam Negeri Medagri, Mepan – RB serta KPK berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonsia baik UU negara maupun UU dari tindakan KPK , dan ini bukan hanya berlaku  di Serui saja, tapi seluruh Indonesia surat sudah dikeluarkan untuk pemberhentian ASN berdasarkan keputusan pengadilan, telah melanggar ketentuan (Korupsi),’’ ujar Wakil Bupati Frans Sanadi di Serui, Kamis (2/5).

Wakil Bupati Frans Sanadi mengatakan, terkait akan diberikan SK pemberhentian, “secara tidak terhormat,” hal ini memang benar, namun masih menunggu konfirmasi dari Bupati saat ini berada di luar Papua.’’ tutupnya.(her/pel).