BERBAGI
Pemkab Keerom Peringati OTDA ke XXIII dengan Upacara Benderah
ASN Keerom sedang melaksanakan Upacara Bendera pada Hari Otonomi Daerah Tahun 2019 di halaman Kantor Bupati Keerom, Senin (29/4).

KEEROM- Pemerintah Kabupaten Keerom memperigati Hari  Otonomi Daerah ke- XXIII Tahun 2019, dengan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih di halaman Kantor Bupati Keerom, Senin (29/4).

Sambutan tertulis Mendagri Tjahjo Kumolo mengataan, OTDA Tahun 2019, merupakan refleksi dari eksitensi dan ekspektasi masyarakat kepada pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memberdayakan ekonomi daerah dalam mewujutkan kemendirian, kemajuan dan kesejahteraan Daerah (K3D).

Hal itu dikemukakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melalui saumbutan tertulisnya dibacakan Bupati Keerom MUH Markum, SH.MH.MM.

Dijelaskan, perjalanan otonomi daerah pasca reformasi hingga sekarang dapat dikatakan banyak kemajuan telah dicapai dimana otonomi daerah telah memberikan solusi mendorong kemajuan pembangunan daerah, dimana masyarakat didorong dan diberikan kesempatan yang luas untuk pengembangan kreativtas dan inovasinya.

“Dengan pelaksanaanya otonomi daerah, terwujutnya kesejahteraa masyarakat melalui peningkatan pelayanan serta partisipasi aktif masyarakat. Selain itu diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah,” ujarnya.

Kata Kumolo, setidaknya terdapat tiga hal prinsip yang berubah secara drastis setelah diberlakukan kebijakan desantralisasi dan otonomi daerah yaitu, otonomi daerah secara nyata telah mendorong budaya demokrasi ditegah- tegah kehidupan masyarakat, otonomi daerah telah menumbuhkembangkan iklim kebebasan berkumpul, berserikat serta mengemukakan pikiran secara terbuka bagi seluruh masyarakat.

“Terakhir, dengan desentralisasi yang telah berjalan selama ini, sebagai kebijakan menyangkut kepentingan masyarakat, tidak lagi harus melalui proses panjang dan berbeli- belit. Akan tetapi menjadi sangat efisien dan responsive,’ katanya.

Tjahjo Kumolo mengungkapkan, kebijakan diatas, pemerintah daerah telah berikan kewenangan lebih luas dalam mengelola dan menggarap potensi ekonomi yang ada di daerah masing-masing,”jelasnya.

Untuk itu diharapkan, ASN yang ada di daerah harus memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik sebagai wujut pelaksanaan reformsi Birokrasi di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Pemeerintah harus dapat beradaptasi dengan kepentingan masyarakat, dimana masyarakat semakin menyadari akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara dalam mendapatkan pelayanan,” pungkasnya. (rhy/pel)