BERBAGI
Bawaslu Yapen Terima 13 Laporan Pelanggaran Pemilu 2019
Hermansyah Betta/SERUI
Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran (HPP) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, Leonard Ruamba

SERUI – Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran (HPP) Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Yapen, Leonard Ruamba mengatakan, pasca pemungutan suara Pemilu 2019 Presiden dan Legislatif 17 April 2019 lalu, Bawaslu menerima sebanyak 13 Laporan pelanggaran.

“Sampai saat ini, Bawaslu Yapen telah menerima 13 laporan pelanggaran Pemilu,” kata Leonard Ruamba kepada wartawan SKH WONE di ruang kerjanya, Kamis (25/4).

Dijelaskan, dari 13 laporan pelanggaran Pemilu ke Bawaslu, sebanyak dua laporan telah dilimpahkan ke Gakumdu, sedangkan dua laporan lainnya tidak bisa ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat, sementara sembilan laporan lainnya sedang melengkapi bukti-bukti sehingga dalam waktu tiga hari kedepan akan kembali dilimpahkan ke Gakumdu.

Leonard menjelaskan, jenis pelanggaran dimana ada oknum pemilih sengaja menggunakan C6 milik orang lain atau memberikan hak suaranya lebih dari satu, maka sesuai pasal 516 akan dikenakan sangsi berat.

“Setiap orang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu TPS akan dipidana dengan pidana penjara paling lama delapan belas bulan atau denda paling banyak Rp18 Juta Rupiah,” tegas Leonard Ruamba.

Leonard Ruamba lebih lanjut mengatakan, atas laporan pelanggaran Pemilu, sesuai dengan kewenangan Bawaslu menerima dan menindak lanjuti laporan dugaan pelanggaran Pemilu tersebut sesuai pasal 103 ayat huruf a dan huruf b UU nomor 7 tentang Pemilihan Umum.

Leonard Ruamba pesan agar semua KPPS se Distrik Kabupaten Kepulauan Yapen dapat melaporkan hasil perhitungan untuk diplenokan disetiap PPD masing-masing dengan batas waktu yang telah ditentukan tanggal 4 Mei 2019.

Kepada petugas PPS, lanjut Ruamba agar dapat mengawal perhitungan surat suara dengan baik agar tidak terjadi perubahan disaat proses pleno, karena jika tidak, maka akan terjadinya suatu pelanggaran. (her/pel)