BERBAGI
DAK dan Masyarakat Keerom Minta Jokowi Interfensi Pelantikan Wakil Bupati Keerom
Alan/Wone
Ketua Dewan Adat Keerom (DAK), Servo Tuamis didampingi oleh Tokoh Masyarakat, Walsa Matius Wey dan Ketua IPAK, Maria Borotian serta wakil Mahasiswa dan Pemuda Keerom, Crhistian Wey saat memberikan keterangan dalam jumpa pers yang di laksanakan di salah satu cafe di Abepura, Minggu (31/3).

JAYAPURA- Ketua Dewan Adat Keerom (DAK), Tokoh Masyarakat dan Ketua Ikatan Perempuan serta Pemuda Kabupaten Keerom meminta Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo agar menginterfensi proses pelantikan Wakil Bupati Keerom yang hingga saat ini belum juga dilaksanakan.

“Yang kami ingin sampaikan kepada Bapak Presiden RI, Joko Widodo agar bisa melihat molornya pelantikan Wakil Bupati Kabupaten Keerom. Kami masyarakat adat meminta Jokowi agar dapat memerintahkan Kemendagri agar SK Wakil Bupati segera diturunkan,” ungkap Ketua Dewan Adat Kabupaten Keerom (DAK), Servo Tuamis kepada wartawan di Abepura, Minggu (31/3).

Kata dia, Masyarakat Adat melihat bahwa sidang Paripurna dilaksanakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Keerom itu adalah keputusann yang sah, namun yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa proses pelatikan Wakil Bupati bisa dibatalkan.

Menurutnya, calon yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh salah satu partai dinyatakan kalah karena yang diputuskan oleh DPRD adalah keputusan yang sah. Dan apa yang dilihat oleh masyarakat kecil Kabupaten Keerom hal itu dikarenakan adanya permainan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersebrangan dengan Wakil Bupati terpilih, Piter Gusbager, S. Hut MUP.

“kami masyarakat adat nusa bangsa mendesak kepada Bapak Jokowi agar memerintah Mendagri untuk mengeluarkan SK agar sebelum Pemilu dilaksanakan Wakil Bupati Keerom dapat dilantik,” ungkapnya.

Hal serupa juga disampaikan Tokoh Masyarakat, Walsa Matius, Ketua Ikatakan Wanita Asli Keerom, Maria Borotian, Mahasiswa dan Pemuda Adat Keerom yang diwakili oleh, Christian Wey.

Mereka meminta agar tidak ada lagi yang mencoba untuk menghentikan proses pelantikan karena apa yang telah di putuskan di PTUN adalah keputusan yang sah. Dan jika belum juga ada proses pelantikan hingga Pemilu usai maka masyarakat Keerom akan menurunkan masa yang besar melibatkan Dewan Adat Mamta untuk menutup aktivitas dipemerintahan Keerom

“Presiden Jokowi harus menginterfensi hal ini agar proses pelantikan tidak berlama-lama lagi karena kami melihat kekosongan wakil bupati ini sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan di Kabupaten Tapal Batas republik Indonesia,”ucap Crhistian Wey.

Tambah Matius Wey, di Kabupaten Keerom masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dan apa bila proses pelatikan tidak dilaksanakan setelah Pemilu maka proses pemerintahan Kabupaten Keerom harus ditutup.

Sementara itu, Ketua Ikatakan Perempuan Asli Keerom menuturkan, pihaknya telah menyuarakan mengenai pelantikan Wakil Bupati, namun tidak pernah direspon dengan baik untuk itu pihaknya juga akan ikut menutup aktifitas pemerintahan keerom dan meminta proses tersebut di pindahkan ke Kabupaten Induk.

“Wakil Bupati ini adalah anak yang lahir dan besar di Keerom dan kami tahu anak ini punya hati untuk kami. Untuk itu Jokowi harus bisa membantu kami agar proses pelatikan ini segera di laksanakan.”pungkasnya.(aan)