BERBAGI
MAKAWARU DA CUNHA/WONE  Asisten III Bidang Umum Setda Papua, Elly F Auri,SE,MM didampingi Ketua IAI  Provinsi Papua Ir. Muhammad Reza dan anggota menabuh Tifa, ketika membuka Sosialisasi UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Seminar Arsitek dan Konstruksi pada salah satu hotel di Kota Jayapura, Sabtu (30/3).
MAKAWARU DA CUNHA/WONE
Asisten III Bidang Umum Setda Papua, Elly F Auri,SE,MM didampingi Ketua IAI Provinsi Papua Ir. Muhammad Reza dan anggota menabuh Tifa, ketika membuka Sosialisasi UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Seminar Arsitek dan Konstruksi pada salah satu hotel di Kota Jayapura, Sabtu (30/3).

Dan Seminar Arsitek dan Konstruksi

JAYAPURA-Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Papua menggelar sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor  6 tahun 2017 tentang Arsitek, dirangkaikan dengan seminar arsitek dan konstruksi pada salah satu hotel di Kota Jayapura, Sabtu (30/3).

Asisten III Bidang Umum Setda Papua, Elly F Auri,SE,MM mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memberikan apresiasi kepada IAI Papua yang terus bersama-sama melakukan beberapa program dalam proses pembangunan di bidang arsitektur.

Ia menuturkan, UU Nomor 6 tahun 2017 tentang Arsitek merupakan suatu landasan hukum yang akan digunakan sebagai tata kelola dalam pembinaan tugas-tugas sebagai arsitek.

“Artinya setiap arsitek harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi daerah dan budaya setempat,” tukasnya.

Menurut Auri, sebelum melakukan perencanaan, pembinaan dan tata kelola lingkungan, seyogianyalah melihat kepada budaya dan struktur daerah setempat. “Kita lebih mengenal lingkungan, di mana kita harus melakukan pembinaan-pembinaan lingkungan (sehingga)  bisa membantu melakukan tugas-tugas sebagai arsitek,” lanjutnya.

Selain itu, kata Auri, sebagai arsitek juga harus membangun satu komunikasi, untuk bagaimana membangun Sumber Daya Alam (SDA) di daerah tersebut, sehingga bisa menyiapkan tingkat perekonomian  dari pada daerah yang bersangkutan.

“Mudah-mudahan dengan komunikasi dan koordinasi yang dibangun bersama pemerintah daerah, supaya keterlibatan arsitek di Provinsi (hingga) kabupaten/kota dapat memberikan manfaat antara lain memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” harapnya.

BERKIPRAH UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT

Sementara itu, Ketua IAI Provinsi Papua, Ir. Muhammad Reza,IAI mengatakan, dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) IAI Papua Ke-21 pihaknya merangkaikan dengan penerimaan anggota baru IAI Papua, penataran kode etik dan tata laksana arsitek serta seminar nasional arsitektur dan konstruksi, sebagaimana penjabaran UU Nomor 6 tahun 2017 tentang Arsitek.

Melalui kegiatan ini, Reza mengharapkan, semua peran IAI khususnya IAI Papua di bidang arsitek lebih ditingkatkan, baik secara berkualitas maupun kuantitas.

“Kita tahu bahwa IAI adalah suatu organisasi profesi di bidang arsitek yang tercatat resmi (sehingga) para anggotanya merupakan tenaga resmi yang tercatat sesuai UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek,” tuturnya.

Untuk itu, ujarnya, pihaknya mengharapkan, agar IAI Papua dan kabupaten/kota bisa terus berkiprah, untuk kepentingan masyarakat luas sesuai tujuan IAI, yakni membina, meningkatkan dan melindungi  lembaga profesi arsitek dan kegiatan kearsitekturan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

PERHATIAN PEMERINTAH TERHADAP SDM ARSITEK

Senada dengan itu, Ketua Panitia Johannes Ferdinand Wally,MT,IAI mengatakan, sosialisasi UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan seminar nasional arsitek dan konstruksi digelar, menyusul kegiatan penataran kode etik dan kaidah tata laku profesi arsitek Kamis (28/3) dan penataran strata 1,2, 5 dan 6 Jumat (29/3) lalu.

Dikatakannya, penataran profesi arsitek merupakan penataran wajib bagi calon anggota IAI untuk mengikuti orientasi pengenalan tentang kode etik dan kaidah tata laku profesi arsitek serta untuk  mengetahui perkembangan terkini tentang kasus-kasus yang hendak ditaati dan dipatuhi oleh seluruh anggotanya.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, ujarnya,  ini mencerminkan perhatian pemerintah yang besar terhadap pembangunan SDM, khususnya profesi arsitek di Indonesia.

“Rakyat Indonesia telah memberikan sumbangsih yang nyata dalam pembangunan melalui karya arsitek. UU arsitek sangat diperlukan, untuk mendorong profesi dan praktik arsitek yang handal dan profesional. mampu meningkatkan nilai tambah daya guna dan hasil guna karya arsitek khususnya di Papua,” katanya.

Diharapkannya, UU ini mampu memenuhi kebutuhan hukum profesi arsitek khususnya dalam memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi arsitek pengguna jasa arsitek dan praktik arsitek.

Kegiatan sosialisasi UU arsitek, katanya, dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang peraturan di bidang arsitektur bagi profesional, akademisi perguruan tinggi, pihak swasta, pemerintah juga para stakeholder pengguna jasa arsitek khususnya di Papua. Adapun tujuannya, untuk mewujudkan arsitek yang kompeten dan profesional serta sadar akan kedududukan hak dan kewajibannya sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.(mdc)