BERBAGI
Pemerintah Jayawijaya mulai Intervensi Dana Kampung
Sejumlah mama-mama Papua sedang memasak di halaman Kampung Welagasima, Sabulama, Wesaput, Jayawijaya, beberapa waktu lalu. Pemerintah bakal mengintervensi dana untuk kepentingan masyarakat di kampung.

WAMENA –  Pemerintah Kabupaten Jayawijaya akan mengintervensi langsung penggunaan dana kampung di setiap kampung di Kabupaten Jayawijaya. Intervensi ini dimaksudkan agar dana kampung tersebut tersalur tepat.

“Kita sudah rapat dengan BPMK, nanti kami siapkan beberapa SK untuk ada beberapa program yang sangat penting dan itu untuk kepentingan masyarakat,” tegas Bupati Jayawijaya, Jhon R. Banua kepada wartawan di Wamena, Rabu (13/2) kemarin.

Menurutnya, intervensi ini dilakukan bukan untuk kepentingan dirinya atau wakil bupati, namun untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Jayawijaya terutama dari sisi pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur dasar.

“Contoh intervensi kita ke PAUD. Ini sangat penting maka kita intervensi, termasuk dengan Posyandu untuk gizi ibu hamil dan anak,” tuturnya.

Langkah intervensi ihni harus dilakukan karena berkaca dari pengalaman, banyak kepala kampung yang tak pernah mau menyisikan dana untuk kegiatan penting di kampung.

“Kalau kita tidak pernah intervensi, maka para kepala kampung tidak pernah mau sisikan dana untuk kegiatan penting di kampung sehingga kita intervensi,” tegasnya.

Menurutnya, dalam perjalanan ada kepala kampung yang tidak mau diintervensi maka pihaknya akan mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi kepada mereka.

Saat ini, pemerintah sedang melihat kembali juknis untuk presentase porsi pembagian dana ke setiap bidang, baik pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur maupun kesejahteraan masyarakat.

“Kami siapkan dan melihat juknisnya, kalau sampai tidak ada maka kami akan pakai SK bupati untuk melakukan penetapan presentase,” ujarnya.

Bila langkah intervensi dana kampung sesuai pembagian presentase nanti, maka selanjutnya akan ada pengawasan secara langsung ke setiap kampung.

“Saya dan wakil bupati akan sering ke distrik, dan disini akan ada Badan Pemerintahan Masyarakat Kampung (BPMK). Setiap usulan APBK maka akan diperiksa dulu,” tuturnya.(lay/pel)