BERBAGI
Polisi Tak Ingin Kasus Pemilu 2018 Terulang
Suasana coffe morning di salah satu hotel di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Sabtu (2/2)

WAMENA – Penyelenggara Pemilu, kepolisian dan pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah (Mamteng) menyatakan untuk melaksanakan pemilu damai di wilayah Mamteng. Komitmen ini terungkap dalam acara caffe morning di salah satu hotel di Wamena, Sabtu (2/2).

Ketua KPU Papua yang juga Ketua KPU Mamteng, Theodorus Kossay menegaskan, pihaknya tak ingin kasus yang terjadi Pemilu tahun 2018 lalu tak terulang.

“Yang terjadi di tahun 2018 itu karena kurangnya sosialisasi. Hal ini harus mendapat perhatian serius,” tegas Kossay saat coffe morning di Wamena.

Sementara itu, Kapolres Mamteng, Deni Herdiana mengatakan, pihaknya tak ingin pembakaran Kantor KPU dan Panwas Mamteng yang pernah terjadi tidak akan terulang lagi.

“Saya tidak mau kecolongan, gedung negara dibakar. Selama satu tahun saya prefentif, namun dalam perjalanana tidak berubah, sehingga tindak pidana harus dilakukan,” tegasnya.

Oleh karena itu, dengan pengalaman itu pihaknya telah menyiapkan beberapa rencana pengamanan, terlebih untuk pemilihan legislatif.

“Kita ketahui semua, pileg di Mamteng ini kita sudah kalah start, baik dengan masalah KPU nya masih persoalan dengan PTUN dan lainya, sehingga kepolisian hanya sebatas membantu penyelenggara pemilu berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar tahapan pemilu berjalan baik,” katanya.

Menurutnya, sampai saat ini keamanan menjelang Pileg dan Pilpres di Mamteng kondusif. Hanya saja, kata Deni sempat ada sedikit gejolak di luar politik yaitu imbas dari pelaksanaan konferensi GIDI, dimana ada perselisihan di salah satu kampung di Tolikara dan Mamteng.

Oleh karena itu, kata Kapolres kedepan kosentrasi  pengamanan pemilu nantinya kami lebih perkuat di daerah Kelila dan Eragayam.

“Yang lainya sesuai dengan ploting yang telah ditentukan,” pungkasnya.

Wakil Bupati Mamteng, Yonas Kenelak berharap, penyelenggara pemilu dapat bekerja jujur. Kenelak tak ingin karena keselahan di penyelenggara bisa menimbulkan masalah.

“Kami tidak mau karena ketidak jujuran dalam melaksanakan tugas itulah bisa menimbulkan masalah di lapangan, baik calon dengan calon maupun antar partai politik,” pungkasnya.(lay/pel)