BERBAGI
Perubahan APBK harus Laporkan ke Bupati
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Keerom, Triwarno Purnomo, S.STP

KEEROM – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) Kabupaten Keerom, Triwarno Purnomo, S.STP menegaskan, apabila kampung – kampung se Kabupaten Keerom akan melakukan perbaikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) baik Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) boleh saja, akan tetapi harus melaporkan ke Bupati melalui Kepala Distrik setempat sehingga ketika penggunaan anggarannya tidak terjadi kesalahan prosedur yang nantinya menjadi temuan penegak hukum.

“Untuk itu diharapkan apabila Kampung akan melakukan  perubahan APBK agar dibicarakan dengan masyarakat terutama pada Bamuskam, tidak asal dirubah – rubah saja tetapi dikoordinasikan dengan masyarakat,”ungkap Kepala Dinas PMK Triwarno Purnomo, S.STP kepada wartawan  saat ditemui di Kantor Bupati Keerom, Jumat (1/2) pekan lalu.

Triwarno Purnomo, S.STP mengatakan, pihaknya berada ditengah- tengah untuk memfasilitasi menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi ditingkat Kampung.

Triwarno menjelaskan, secara keseluruh 91 Kampung Kabupaten Keerom telah dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) pada bulan November 2018 lalu. Oleh karena itu apabila Kampung melakukan perubahan tidak sesuai dengan mekanisme dan masyarakat tidak mengetahui adanya perubahan APBK, hal itu bisa menjadi temuan BPK nantinya.

Triwarno Purnomo lebih lanjut mengatakan, selama masyarakat di Kampung tidak mengetahui adanya perubahan terhadap APBK atau tidak dibicarakan bersama – sama Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) bisa dinyatakan temuan.

Oleh karena itu, Triwarno Purnomo minta agar masyarakat di Kampung turut mengawasi penggunaan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD), dan melaporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) Kabupaten Keerom apabila menemukan kejanggalan penggunaan DD dan ADD,  sehingga bisa dilakukan langka – langka maupun tindakan selanjutnya. (rhy/pel)