BERBAGI
Sunario/Wone Ketua KPAI, Dr Susanto saat memberikan arahan pada Diklat PA I Tahun 2019 di BBPPKS Regional VI Papua, Kamis (31/1)
Sunario/Wone
Ketua KPAI, Dr Susanto saat memberikan arahan pada Diklat PA I Tahun 2019 di BBPPKS Regional VI Papua, Kamis (31/1)

Dari Diklat Perlindungan Anak I Tahun 2019

JAYAPURA-Anak merupakan modal bangsa yang harus dirawat, dididik dengan baik dan dilindungi sesuai dengan hak-haknya dalam bertumbuh dan berkembang. Selain itu, jika orang tua juga salah dalam mengasuh anak, maka hal itu akan menjadi bom waktu bagi si orang tua itu sendiri karena kekerasan terhadap anak itu masih sering dilakukan oleh orang terdekat (keluarga).

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dr.Susanto mengatakan, secara khusus pihaknya belum memetakan tren pelanggaran terhadap anak di Tanah Papua ini, akan tetapi pihaknya melihat dari sisi akses pemenuhan hak anak itu, di Papua sudah mulai mengalami peningkatan yang sangat luar biasa.

“Jika kita melihat dari indikator yang ada, pemenuhan hak anak yang ada di Papua ini semakin hari sudah semakin membaik, meski diakui dari sisi lain masih ada hak anak itu yang musti diperbaiki. Selain itu di pihak lain penanganan anak putus sekolah, penting dilakukan perbaikan lagi agar ke depannya, mereka bisa kembali lagi ke sekolah dengan pendidikan yang layak sesuai dengan waktu dan kekhususan si anak itu sendiri di masing-masing daerah,” kata Susanto di sela-sela Diklat Perlindungan Anak (PA) I Tahun 2019 yang diselenggarakan BBPPKS Regional VI Papua, Kamis (31/1)

Sunario/Wone Kepala Balai Besar Pendidikan Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regoinal VI Papua, Isak Sawo dan Ketua KPAI, Dr Susanto
Sunario/Wone
Kepala Balai Besar Pendidikan Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regoinal VI Papua, Isak Sawo dan Ketua KPAI, Dr Susanto

Selain itu, kata Susanto, saat ini ada satu sisi tren yang sangat penting dan menjadi salah satu atensi ditingkat daerah khususnya di Papua ini. Ia mencontohkan, terkait kecenderungan anak menjadi pelaku menyimpang yang saat ini sangat tinggi, dan hal itu harus benar-benar menjadi salah satu atensi dan benar-benar menjadi salah satu program yang disusun oleh Pemerintah Daerah (Pemda) harus bersinergi dengan tren dan masalah yang ada itu.

“Pemda (Pemerintah Daerah-red) juga harus perlu memikirkan bahwa saat menghadapi dinamisme teknologi seperti Smartphone (Handphone-red) dan sebagainya. Tentu Pemda dan masyarakat harus lebih banyak lagi membuat langkah dan antisipasi progam-program pencegahan, partisipasi keluarga juga harus benar-benar dikuatkan bahkan pengasuhan terhadap anak itu harus benar-benar di tingkatkan lagi,” terang dia.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pendidikan Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regoinal VI Papua, Drs.Isak Sawo,M.Si mengatakan, selain orang tua dan masyarakat, peran media juga sangat perlu untuk mensosialisasikan tugas-tugas tersebut agar masyarakat bisa mengerti dan mengetahui tanggung jawab mereka dalam mendidik anak. Ke depan, kata Isak, bukan saja dari Dinas Sosial yang perlu melakukan pelatihan kepada anak, akan tetapi semua instansi dan stakeholder lainnya harus terlibat melaksanakan kegiatan yang sama.

“Semuanya harus terlibat, kita perlu dan wajib memberikan apa yang menjadi hak mereka termasuk pelindungan kepada orang tuanya sendiri, karena hak-hak itu melekat dengan sendirinya di dalam komponen itu. Dan sejauh ini, dalam perkembangannya begitu meningkatkan peredaran narkotika di Tanah Papua ini menyebabkan banyaknya anak yang menjadi korban. Selain itu, ada pola pergeseran budaya yang perlu harus kita tata kembali terutama dalam pengasuhan anak di dalam keluarga secara adat lokal,” urainya.

Disinggung dengan rata-rata kasus kenakalan anak dan remaja yang ditemui di Tanah Papua ini, Isak mengatakan, kenakalan yang paling mendasar itu adalah Ngelem, Minuman Keras (Miras) dan Narkotika. Narkotika itu, kata Isak, hingga saat ini peredaran ganja dari perbatasan Papua Nugini (PNG) itu sangat banyak masuk ke Papua ini. “Dan rata-rata umur mereka itu mulai dari tingkatan SD hingga SLTA,” jelasnya.

Sekadar diketahui, kehadiran Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dr.Susanto ke Jayapura untuk menjadi narasumber pada Diklat Perlindungan Anak I Tahun 2019 yang diselenggarakan Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua sejak tanggal 23 Januari hingga 3 Februari.(sun)