BERBAGI
Meskipun Aspirasi Dijamin UU, Kapolres Harus Melapor ke Kepolisian
Masyarakat Adat Kabupaten Keerom saat menyampaikan aspirasi di halaman Kantor Bupati Kabupaten Keerom beberapa hari lalu menuntut agar Wakil Bupati Kabupaten Keerom segerah dilantik.

KEEROM – Kapolres Keerom AKBP Muji Windi Harto, S.IK.SH menegaskan, dalam penyampaian aspirasi oleh masyarakat sah – sah saja dan telah dijamin oleh undang – undang sehingga apa yang disampaikan oleh masyarakat bisa tersalurkan.

Namun untuk menyampaikan aspirasi ada ketentuan – ketentuan yang harus dipatuhi setiap warga yaitu harus melaporkan kepada pihak keamanan, minimal tiga hari dilaporkan sebelum hari pelaksanaan menyampaikan aspirasinya.

“Sebelum tiga hari  menyampaikan aspirasi pastinya ada dil- dil yang harus disepakai bersama antara pihak keamanan dengan koordinator lapangan seperti mematuhi dan sanggup tidak membuat anarkis serta menggangu ketertiban umum,” ungkap AKBP. Muji Windi Harto kepada wartawan saat ditemui diruang kerjanya, Jumat, (25/1).

Kapolres Keerom AKBP. Muji Windi Harto mengungkapkan ketika menyampaikan aspirasi membuat anarkis sehingga terjadi ganguan ketertiban umum pastinya akan diproses sesuai dengan undang- undang yang berlaku.

Kapolres menambahkan, terkait aksi demo dan pemalangan Kantor Bupati Keerom dilakukan masayarakat adat Keerom dan mahasiswa, apabila akan menyampaikan aspirasi agar menyampaikan melalui surat resmi oleh koordinator lapangan kepada pihak keamanan tiga hari sebelum pelaksanaan unjuk rasa.

Selain itu, dalam penyampaian aspirasi agar tidak menggangu ketertiban umum seperti kendarana bermotor bisa lewat, aktifitas pemerintahan bisa berjalan dengan baik. (rhy/pel)