BERBAGI
Dok Wone  Anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Alfons Nussi saat berbincang-bincang dengan Anggota Komisi II DPR Papua, John NR Gobai di ruang Bapemperda DPR Papua beberapa waktu lalu.
Dok Wone
Anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Alfons Nussi saat berbincang-bincang dengan Anggota Komisi II DPR Papua, John NR Gobai di ruang Bapemperda DPR Papua beberapa waktu lalu.

JAYAPURA-Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua yang membidangi Pemerintahan, Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Keamanan meminta Gubernur Papua Lukas Enembe agar mendesak Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk segera melaksanakan penerimaan pegawai dan sekolah-sekolah kedinasan maupun TNI/Polri dengan sistem offline.

“Sebab, beberapa daerah lain di Indonesia sudah melaksanakannya. Dan hal ini untuk meminimalkan konflik di daerah khususnya pada generasi muda Orang Asli Papua (OAP-red) yang mencari pekerjaan,” kata Anggota Komisi I DPR Papua dari Kursi Pengangkatan, Yonas Alfons Nussy ketika membacakan laporan Komisi I dalam rapat paripurna DPR Papua, akhir pekan kemarin.

Apalagi, kata Yonas Nussy, jika masalah itu telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kepegawaian Daerah.

Selain itu, terkait pengendalian masuk keluarnya penduduk di wilayah Papua, lanjut Alfons Nussy, pihaknya meminta gubernur untuk dapat mengakomodir pelaksanaan atau implementasi Perdasi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kependudukan.

Sebab, menurut Komisi I DPR Papua, hal ini merupakan sesuatu yang emergensi dan dapat dimasukkan dalam program kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019.

Komisi I DPR Papau berharap, ada penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dapat dilakukan sebagai spirit terhadap daerah dalam mengelola daerahnya masing-masing guna mendapatkan penghargaan dari Pemprov Papua.

“Perlu penguatan pelayanan Biro Otsus menjadi badan, pengendalian Minuman Keras (Miras) dan Narkoba dan Penguatan Komisi Informasi Papua dengan memberikan bantuan dana sebesar Rp 2 miliar, serta penguatan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang Hak Asasi Manusia (HAM-red),” tutupnya.(nik)