BERBAGI
Pimpinan OPD harus Laporkan Aset Pemerintah Daerah
Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen, Jan Alex Kiriwenno

SERUI – Sesuai dengan rekomendasi BPK–RI Perwakilan Papua diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, mengenai aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu, kendaraan bermotor, tanah, bangunan dan aset lainnya, harus jelas keberadaanya.

“Hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Papua untuk Tahun Anggaran 2017 – 2018 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, telah diserahkan Tanggal 10 Desember 2018 lalu terkait aset-aset Daerah, dan rekomendasi ini tujukan kepada pimpinan-pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dijajaran Pemkab Yapen,” ungkap Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen, Jan Alex Kiriwenno kepada Harian WONE di ruang kerjanya, Jumat, (18/1).

Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen, Jan Alex Kiriwenno mengatakan bahwa, hasil pemeriksaan BPK banyak sekali catatan-catatan diberikan kepada Pemerintah Daerah dan saya pikir kita harus tindak lanjuti sekarang mengingat batas waktu diberikan BPK  agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen menyerahkan semua data aset Daeraha dalam waktu 60 hari mulai dari tanggal menyerahan yaitu, Tanggal 10 Desember 20108.

“Sehingga kalau di hitung batas akhir penyerahan data asset Pemkab Yapen kepada BPK-RI Tanggal 10 Meret 2019 mendatang,” jelas Jan Alex Kiriwenno.

Kepala Inspektorat Yapen, Jan Alex Kiriwenno lebih jauh mengatakan, Bupati sudah menyiapkan surat untuk ditujukan kepada para pimpinan OPD, oleh karena itu, pimpinan OPD dapat memperjelas status-status aset Daerah baik menyangkut tanah, bangunan, kendaraan roda dua, roda empat, dan aset lainnya, semua harus jelas,” harapnya

Dikatakan Jan Alex Kiriwenno, apa yang telah didapat Pemerintah Daerah Yapen selama tiga tahun berturut-turut yaitu, predikat WTP (wajar tanpa pengecualian), apabila rekomendari diberikan BPK tidak dapat dipenuhi secepatnya, hal ini  bisa mempengaruhinya untuk memperoleh WTP berikutnya.(her/pel).