BERBAGI
Minta Komisi ke Pihak Ketiga, Kepala OPD Bakal Diganti
Bupati Jayawijaya, Jhon R. Banua menyerahkan DPA kepada perwakilan kepala OPD di halaman Kantor Bupati Jayawijaya, Senin (14/1) kemarin

WAMENA – Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya memberikan peringatan keras untuk semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk tidak meminta imbalan atau komisi (fee) kepada pihak ketiga atau pengusaha di Kabupaten Jayawijaya.

Demikian tegas Bupati Jayawijaya, Jhon R. Banua kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPD) di lapangan apel Kantor Bupati Jayawijaya, Senin (15/1) kemarin.

Banua mengatakan, dalam pelelangan proyek atau kegiatan pada tahun anggaran 2019 tidak boleh ada kepala OPD yang meminta komisi kepada pihak ketiga.

“Saya dan wakil tekankan  karena dimasa kepemimpinan kami ingin menjalankan pemerintahan yang bersih. Kami ingi menghilangkan kebiasaan-kebiasaan lama,” katanya.

Langkah tegas yang di ambil bupati ini adalah untuk menjaga mutu pekerjaan. Selain itu juga untuk menghilangkan kebiasaan yang tidak baik.

“Tidak ada sistem bahwa ada permintaan dari bupati dan wakil bupati untuk fee  ke pihak ketiga. Tidak ada OPD yang meminta fee ke pihak ketiga.  Ini kami ingin menghilangkan kebiasaan-kebiasaan itu, kami ingin bahwa selama kepemimpinan kami kami ingin melakukan pemerintahan yang bersih,” tegasnya lagi.

Menurutnya, bila ada kepala OPD atau jajarannya melanggar instruksi atau peringatan tersebut maka akan diberikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan.

“Kalau ada kita akan berikan sanksinya keras, kita akan mengajukan pergantian kepala OPD-nya. Itu salah satu (sanksi) karena (OPD) tidak melaksanakan perintah bupati dan wakil bupati,” kata mantan Waki Bupati dua periode itu.

Bukan hanya itu, Banua juga menyarankan kepada pihak ketiga untuk melaporkan langsung kepada dirinya bila menemukan kepala OPD atau jajarannya yang sengaja menahan anggaran karena tidak mendapatkan komisi atau imbalan.

“Silahkan laporkan kepada saya, saya akan ambil tindakan langsung,” pungkasnya.

Dia juga meminta kepada OPD mengubah pola pikir lama yang selalu melihat kegiatan adalah proyek. Pola pikir ini harus ditinggalkan karena seluruh program dan kegiatan pada OPD dalam bentuk belanja langsung yang pelaksanaannya menganut pola anggaran berbasis kinerja.

“Hal ini mengisyaratkan kepada kita untuk mulai menerapkan kinerja yang memiliki target yang jelas dan terukur sehingga setiap kegiatan dapat memberikan dampak dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.(lay/pel)