BERBAGI
Gubernur Diminta Bentuk Timsel 14 Kursi DPRP
Hofni Simbiak

 

JAYAPURAGubernur Papua dan jajarannya, yakni  Biro Hukum Setda Papua dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Setda Provinsi Papua diminta mengimplementasikan UU  Nomor 21 Tahun  2001 tentang Otonomi Khsusu (Otsus) untuk Provinsi Papua, diantaranya  membentuk  Panitia Seleksi (Pansel), untuk  pelaksanaan rekrutmen  14 Kursi DPRP periode 2019-2024.

Permintaan ini diutarakan Tokoh Agama Hofni Simbiak kepada Harian WONE di  Kantor Gubernur Papua,  Dok II, Jayapura, Jumat (11/1).

Simbiak menjelaskan, pihaknya terus  menanti    apakah ada revisi pada Perdasus rekrutmen 14 Kursi  DPRP yang lalu.

Ia mengutarakan, dengan memperhatikan apakah model seleksi periode sebelumnya terlalu rumit atau bagian-bagian mana  yang harus dikurangi, tahapan-tahapan yang ada mungkin dikaji bahwa ini  terlalu rumit dan membutuhkan waktu yang panjang,  sehingga beberapa hal mesti dipangkas, terutama dari sisi wilayah-wilayah yang ada itu apakah di Distrik ke  Kabupaten.

“Di bagian-bagian tertentu saja berhubungan dengan masa waktu atau tahun dan kemudian  jumlah apakah jumlah tetap atau jumlah berubah,” ujarnya.

Dengan demikian, jelasnya,  Gubernur memiliki kesempatan  untuk mengeluarkan suatu  keputusan membentuk Pansel, untuk  mengatur secara teknis pelaksanaan Pansel atau rekrutmen atau pengangkatan.

“Jangan dibuat seolah-olah 14 kursi itu  lebih rendah dari pada anggota DPRP  yang dipilih melalui Pemilu. Itu semua dalam bentuk amanat  UU Otsus,” tukasnya. (mdc/pel)