BERBAGI

SERUI-Solidaritas mahasiswa Saireri wilayah Kabupaten Yapen melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Yapen sebelum melakukan pertemuan dengan Bupati Yapen Tonny Tesar, Kamis (10/1). Dalam unjuk rasa yang diikuti 20 orang mahasiswa, mereka mempertanyakan Dana Otsus Pendidikan yang tidak pernah mereka rasakan. “Kemana dana Otsus untuk kami, kami minta penjelasan dana tersebut,”teriak korlap aksi unjuk rasa, Silas Usior di depan gedung DPRD Yapen.

Selain itu mewakili para mahasiwa, ia juga minta agar pemerintah bisa melihat permasalah asrama yang ada di jayapura, biaya studi pendidikan dan lain sebagainya. Setelah melakukan orasi di depan Kantor DPRD para pendemo yang dikawal pihak keamanan menuju gedung Silas Papare guna melakukan audiens dengan pemerintah yang dihadiri langsung oleh Bupati Yapen Tonny Tesar, Sekda Alexander Nussy dan beberapa OPD lainnya.

Dalam arahan langsung oleh Bupati Yapen Tonny Tesar, dijelaskan bahwa dana Otsus yang dikelola Pemkab Yapen sangat transparan. Selain itu pemerintah daerah setempat telah mengirim puluhan mahasiswa dari Yapen guna menciptakan tenaga guru yang dapat bersaing dan mempunyai kemampuan.

Kkita dukung dalam pembiayaan pendidikan di tingkat perguruan tinggi dengan catatan ada pengajuan sesuai persyaratan yang aktif dalam kuliah,”ungkap Tonny Tesar.

Terkait dengan asrama bupati katakan sudah dibangun namun tidak adanya perawatan dan kadang masih ada mantan mahasiswa yang masih tinggal di asrama tersebut dan tidak mau pindah. “Bukan itu saja terkait dengan permasalahan tanah yang di mana pemerintah telah membayar sebesar Rp.200.000.000,- namun sampai saat ini masalah tanah asrama tidak pernah selesai,”paparnya.

Bupati menyampaikan bahwa di daerah lain seperti Surabaya, Yogyakarta, Bogor, Tanggerang, Ambon, Manado, Makassar, dan beberapa kota lainnya pemerintah sudah memperhatikan asrama kuliah termasuk biaya kuliah.

Dalam pertemuan itu, Bupati menunjukkan draf dana Otsus di Kabupaten Yapen di tahun 2019 yang telah dibagi ke bagian masing-masing termasuk di bidang pendidikan sebesar 30 persen. Dengan itu bupati meminta agar untuk dana Otsus di bidang pendidikan khususnya, adalah menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi Papua.(her/jog)