BERBAGI
Pasien Peserta BPJS Kesehatan, Papua Aman
Suasana pelayanan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayapura belum lama ini

JAYAPURA – Terkait adanya pemberitaan di media masa baik cetak maupun olektronik terkait sejumlah Rumah Sakit (RS) di luar Provinsi Papua tidak lagi melayani pasien menggunakan BPJS Kesehatan per Januari 2019 karena masalah akreditasi Rumah Sakit.

Terkait dengan hal itu, untuk wilayah pelayanan Kantor Cabang BPJS Kesehatan Jayapura sebanyak 15 RS yang ada, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran yang isinya memberikan rekomendasi kepada beberapa RS yang belum lulus akreditasi atau belum melaksanakan atau sedang dalam proses akreditasi diberikan penangguhan sampai Juni ini, untuk tetap bekerjasama.

“Jadi untuk wilayah Papua secara umum, semuanya aman dan saat ini masih bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,” ujar Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jayapura, Djamal Adriansyah kepada wartawan Harian WONE ketika ditemuai Selasa, (8/2).

Djamal menjelaskan, terkait kerjasama tidak bisa dilaksanakan lagi di 2019 ini, karena sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, Sp.M (K) bahwa akreditasi RS, menjadi salah satu pra syarat bagi RS yang akan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Djamal menyebutkan sesuai dengan surat edaran terbaru Menteri Kesehatan tersebut, maka dapat dipastikan semua RS yang ada, semuanya masih bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dengan syarat RS itu harus membuat komitmen akan melaksanakan proses akreditasi hingga maksimal Juni ini.

“Akreditasi tersebut, salah satu tujuannya adalah memastikan mutu layanan dari RS kepada pasien. Selain melindungi juga dari tenaga medis yang bekerja, karena di dalam akreditasi itu SOP, prosedur-prosedur kesehatan itu akan dipastikan kembali oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Di situ nanti akan dilihat kesesuaian dan prosedur kesehatan, sehingga dengan akreditasi mutu layanan yang diberikan itu terstandar semuanya,” jelas Djamal.

Berbicara dengan wilayah BPJS Kesehatan kantor cabang Jayapura, adapun RS yang hingga kini belum terakreditasi adalah RS di Pengunungan Bintang dan RS Provita. Khusus RS Provita kata Djamal, RS tersebut harus menjalankan operasionalnya dulu selama 6 bulan berturut-turut, baru bisa mengikuti proses akreditasi.

“Jadi khusus di kantor BPJS Kesehatan Jayapura, dari 15 RS yang ada di wilayah kami, semua RS tersebut hingga saat masih tetap bekerjasama dengan kami, dan rata-rata semuanya telah melaksanakan akreditasi. Adapun yang belum terakreditasi itu, mereka sifatnya hanya menunggu hasil dari komite akreditasi,” pungkasnya. (sun/pel)