BERBAGI
DOK/WONE  Kombes Pol. Edy Swasono.
DOK/WONE
Kombes Pol. Edy Swasono.

 

JAYAPURA–Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua berinisial JJO, terancam dijemput paksa penyidik Direktorat Reskrim Khusus Polda Papua, jika mangkir dalam panggilan kedua, pada Kamis (10/1) hari ini.

Direktur Reskrim Khusus Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Edy Swasono di sela-sela serah terima jabatan Kapolres di Mapolda Papua, Rabu (9/1) mengatakan, panggilan kedua dilayangkan, karena tersangka JJO tidak memenuhi panggilan pertama, tanpa memberikan alasan.

“Kami telah layangkan panggilan kedua terhadap JJO untuk menjalani pemeriksaan pada Kamis (10/1). Namun kalau kembali tidak memenuhi panggilan, upaya jemput paksa tidak menutup kemungkinan akan dilakukan,” tegasnya.

Dari hasil penyelidikan, Edy mengungkapkan, JJO disinyalir sebagai aktor intelektual dalam kasus pemerasan terhadap pengusaha kayu berinisial P, pada November lalu. JJO diketahui telah memerintahkan FT untuk meminta uang kepada PT. SDT yang terlilit kasus illegal logging.

“Secara konstruksi kasus JJO posisinya sebagai aktor intelektual. Dia yang memerintahkan FT untuk mengurus atau menyediakan uang. Jadi konteks kasusnya ada di dua orang ini, yakni yang menyuruh dan disuruh,” terang Edy.

Ia menyebutkan, pihaknya telah melayangkan surat pemanggilan terhadap JJO untuk menjalani pemeriksaan pada Kamis (10/1) hari ini. Atas perbuatannya JJO terancam Pasal gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Koruspi, lantaran statusnya sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“JJO kemungkinan akan dijerat Pasal Gratifikasi. Apalagi JJO adalah soerang ASN, sehingga bisa dimasukan dalam UU Tipikor. Ada 10 komponen yang masuk dalam UU Tipikor, diantaranya yaitu gratifikasi dan menerima suap,” tegasnya.

Diketahui, status JJO telah ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka dalam perkara dugaan kasus pemerasan dengan tersangka FT yang ditangkap melalui Operasi Tangkap Tangan Satgas Saber Pungli pada 7 November 2018 lalu. Dalam OTT, tim juga mengamankan uang tunai sebesar Rp 500 juta.

Uang sebesar Rp. 500 juta itu bagian dari uang Rp 2,5 miliar yang diminta FT kepada salah seorang pengusaha kayu untuk penyelesaian kasus pembalakan liar yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Provinsi Papua.(ful)