BERBAGI

 

DOK WONE  Aparat kepolisian tengah menyita kayu ilegal, pada Oktober 2018 lalu.
DOK WONE
Aparat kepolisian tengah menyita kayu ilegal, pada Oktober 2018 lalu.

Peras pengusaha kayu

 

 

“Jika dipanggil Polda Papua saya siap, sebagai warga negara yang taat hukum, pasti akan datang,” JJO

JAYAPURA–Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua berinisial JJO, terancam hukuman 5 tahun penjara, pascapenetapan status tersangka oleh penyidik Direktorat Reskrim Khusus Polda Papua, atas dugaan pemerasan terhadap pengusaha kayu berinisial P, pada November lalu.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Ahmad Mustofa Kamal dalam keterangan persnya, Selasa (8/1) mengatakan, penetapan JJO berdasarkan hasil gelar perkara pada Jumat (4/1) pekan lalu di kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua.

Penetapan status tersangka, kata Kamal, dikuatkan dua bukti yang mengarah keterlibatan JJO dalam dugaan pemerasaan terhadap pengusaha kayu. Dua bukti dimaksud meliputi, keterangan saksi berinisial FT dan adanya bukti kontak antara JJO dan FT.

“Penyidik menjerat JJO dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 372 KUHP terkait turut serta menyuruh melakukan tindak pidana tersebut, ” kata mantan Wakapolresta Depok ini.

Sejauh ini, Kamal menyatakan, telah memanggil tersangka JJO untuk menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka pada Senin (7/1) kemarin. “Penyidik telah layangkan surat panggilan terhadap JJO untuk diambil keterangannya, namun belum memenuhi panggilan tanpa memberikan alasan,” terangnya.

Kamal menambahkan, pihaknya telah melayangkan surat panggilan kedua terhadap JJO untuk menjalani pemeriksaan pada Kamis (10/1). “Kami sudah layangkan panggilan kembali, mudah-mudahan dia bisa hadir untuk memberikan keterangan kepada penyidik,” tuturnya.

Sebelumnya, Satgas Saber Pungli menangkap seorang pengusaha kayu berinisial FT dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kawasan Kotaraja, Distrik Abepura, pada 7 November 2018. Dari tangan FT, aparat barang bukti uang sebesar Rp 500 juta.

Diketahui, uang Rp 500 juta bagian dari uang sebesar Rp 2,5 miliar yang diminta FT dari rekannya yang juga pengusaha kayu berinisial P. Uang tersebut akan digunakan untuk penyelesaian kasus pembalakan liar yang ditangani PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Dinas Kehutanan Provinsi Papua.

Dalam kasus tersebut, FT telah ditahan di Rutan Mapolda Papua dan dijerat dengan Pasal 368 dan Pasal 372 KUHP tentang Suap, dan Pasal 5, 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, JJO kepada wartawan,  Jumat 9 November lalu, membantah, terlibat dalam kasus yang melilit pengusaha kayu. Ia pun menyatakan, kesiapannya memenuhi panggilan pihak Kepolisian Daerah Papua, terkait persoalan tersebut.

“Jika dipanggil Polda Papua saya siap, sebagai warga negara yang taat hukum, pasti akan datang. Kita kan tidak terlibat sama sekali, kecuali perkaranya kita hentikan, itu cerita lain, tapi inikan tidak, jadi kemarin itu jebakan Batman saja itu. Karena kita sudah tolak,” ujar JJO dalam sambungan telepon.

JJO mengaku, mengenal sosok FT sebagai teman, namun tidak berkaitan dengan kasus yang melilitnya. Bahkan, ia telah menyatakan dengan keras menolak suap menyuap.

“Siapa tahu, karena dia (FT-red) kenal, lalu orang-orang ini mau pendekatan ke saya melalui dia (FT-red). Mungkin dia sebut sebut. Tapi yang jelas, kami tidak terlibat sama sekali. Saya juga tidak pernah ketemu dengan orang yang mau kasih uang itu,” katanya.(ful)