BERBAGI
Badan Otsus dan OAP Atur Kependudukan dan Tenaga Kerja.
Lukas Enembe

JAYAPURA – Badan Otsus dan Orang Asli Papua (OAP), yang dibentuk menyusul perampingan OPD tak hanya untuk memaksimalkan pengelolaan dana Otsus sesuai peruntukannya pada lima bidang yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan  infrastruktur, tetapi juga mengatur  tentang   kependudukan seperti kelahiran, kematian, pernikahan dan tenaga kerja, khususnya  OAP.

“Jadi ada beberapa bidang (dalam OPD) yang nantinya akan dikerjakan oleh Badan  Otsus dan OAP. Pokoknya semua yang menyangkut OAP ada disitu,”  ujar Gubernur Papua Lukas Enembe, ketika Pidato Akhir Tahun 2018 dan Menyambut Tahun 2019 di ruang kerjanya di Gedung Negara, Dok V Atas, Jayapura, beberapa waktu lalu.

Menurut Gubernur,  Badan ini nantinya akan mengelola semua dana Otsus, sehingga tidak lagi dikelola oleh OPD terkait seperti sebelumnya. Misalnya Dinas Kesehatan yang mengelola dana Otsus khusus untuk kesehatan, Dinas Pendidikan untuk pendidikan dan lainnya.

“Semua dana Otsus akan dikelola badan ini, bukan lagi lewat Dinas lain. Di Badan ini juga semua harus OAP,” tegas Gubernur.

Sebagaimana  diwartakan, Pemprov Papua telah melakukan perampingan Struktur  OPD, dimana dari 53 OPD, telah dirampingkan menjadi 34 OPD. Hal ini guna memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pembangunan. Dari 34 OPD, salah satu yang baru dibentuk adalah Badan Otsus.

Sebelumnya, Sekda Papua TEA  Hery Dosinaen, menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Pemprov Papua dengan merampingkan struktur organisasi, hal inilah yang menjadi role model bagi Provinsi lainnya di Indonesia. (mdc/pel)