BERBAGI
Aktivis Kemanusiaan Yan Matuan dan tim menyampaikan keterangan terkait statement Gubernur Papua Lukas Enembe kepada Presiden Jokowi, untuk menarik pasukan TNI/ Polri, pasca peristiwa pembantaian pekerja BUMN dari PT. Istaka Karya di Kabupaten Nduga di Jayapura, Sabtu (29/12).

Yan Matuan: “Ada Kelompok Ingin Benturkan Gubernur dan Presiden Jokowi”

JAYAPURA—Pernyataan atau statement Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ketua DPR Papua Yunus Wonda kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk menarik semua pasukan atau personel TNI dan Polri, pasca peristiwa pembantaian massal 31 orang pekerja BUMN dari PT. Istaka Karya di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua tanggal 2 Desember lalu. Dasar permintaan itu karena saat ini sudah menjelang Natal dan Tahun Baru 2019, menuai kritikan pedas dari Aktivis Kemanusiaan Papua Yan Matuan.

Matuan mengatakan, Gubernur menyuarakan aspirasi rakyat, karena beliau dipilih oleh rakyat di Papua. Wajarlah apa pun kepentingan yang melibatkan rakyat wajib hukumnya harus laksanakan.

Itu baru namanya pemimpin rakyat. Jangan kita jadi pemimpin sekompok orang saja dengan focus urus kepentingan kelompok tertentu. Yang memilih Gubernur adalah rakyat di Papua bukan orang di Jakarta atau di Amerika.
“Jadi statement Gubernur tak perlu dicurigai dan dipolitisir, apalagi digiring ke isu separatis atau Papua Merdeka dan sejenisnya. Saya berpendapat bahwa ada kelompok yang sengaja skenariokan dan memasang perangkap dengan maksud membenturkan Gubernur dan Presiden Jokowi,” tegas Matuan kepada WONE di Jayapura, Sabtu (29/12).

Pasalnya, menurut Matuan, rentetan peristiwa ini merupakan cipta kondisi bersamaan dengan polemik divestasi PT. Freeport Indonesia, terkait kepemilikan saham 51% . Apalagi tahun ini adalah tahun politik Pilpres dan Pileg, dimana Gubernur Papua secara terang- benderang menyatakan dukungan penuh kepada Capres dan Cawapres Nomor Urut 01 Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 mendatang.

Matuan mengatakan, apa yang disampaikan Gubernur Papua untuk menarik pasukan non organik itu merupakan aspirasi dari masyarakat lewat DPRP, MRP dan semua stakehorder di Papua.

“Itu bukan Pergub atau statement pribadi Gubernur Papua. Karena Gubernur adalah kepala wilayah Papua mewakili pemerintah pusat di Papua. Wajar saja kalau Gubernur selaku kepala wilayah Papua membela rakyat Papua dari rasa trauma apalagi menjelang Natal. Jadi pernyataan Gubernur Papua adalah sifatnya aspiratif dan representatif dan normatif saja,” terang Matuan.

Ia menuturkan, Gubernur wajib melaporkan dan menyampaikan kepada Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di NKRI.

“Kami harapkan semua pihak bisa menahan diri dan tak berlebihan menanggapi apa yang disampaikan Gubernur Papua terkait situasi di Kabupaten Nduga,” ujarnya.

Sementara itu, terkait pernyataan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menyesalkan pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ketua DPRD Yunus Wonda dinilai telah melanggar konstitusi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beber Matuan, Jakarta tak boleh serta- merta memvonis dicopot dari jabatannya, karena hal itu inskontitusional dan tak sesuai yang termaktub dalam UUD 1945.

“Kita lihat persoalan di Nduga secara konfrehensif, karena di sana ada terjadi kontak senjata antar TNI/Polri dan TPN OPM, yang menyebabkan jatuhnya korban sipil. Baik di pihak para pekerja bangunan jembatan maupun masyarakat di sana,” tegasnya.

Menurut Matuan, persoalan Papua atau Nduga harus diselesaikan dengan pendekatan kultural dan kasih bukan refresif militeristik yang terjadi di Nduga saat ini.

“Dan juga kepada pihak TPN OPM juga harus sadar bahwa untuk selesaikan persoalan Papua merdeka ini tak bisa dengan kontak senjata dengan mengorbankan orang yang tak berdosa. Sebab dengan cara ini kita paksakan pasti Tuhan tak akan restui Papua merdeka dan persoalan Papua akan panjang,” pungkas Matuan.

Gubernur Papua Lukas Enembe, saat rapat bersama Forkopimda Provinsi Papua di Gedung Negara, Dok V Atas, Jayapura, Jumat (28/12) menegaskan, pihaknya menghimbau kepada TPM/OPM, agar meletakan senjata dan gabung bangun Papua. (mdc)