BERBAGI
Ketua KPA Papua, Yan Matuan
Ketua KPA Papua, Yan Matuan

Tiap Hari Dua  Tiga Orang Mati,  ODHA  Butuh Pemakaman  Khusus

Di Provinsi Papua setiap  hari praktis   dua atau tiga   korban  Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)  mati sia-sia, justru  pada usia  produktif. Upaya apa yang harus dilakukan   untuk menyelamatkan orang Papua yang relatif tersisa sedikit?? Ini antara lain langkah yang harus diambil pengurus Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua  yang baru.

LAPORAN: MAKAWARU DA CUNHA/KOTA JAYAPURA

SEJAK dilantik Gubernur Papua Lukas Enembe selaku Ketua Umum KPA Provinsi Papua di Hotel Sahid Papua, Jayapura, Kamis (20/12) lalu, para pengurus KPA Provinsi Papua tengah menakar program kerja seratus hari pertama, yakni melalukan sosialisasi,   untuk mencegah agar angka  HIV/AIDS  ini tak mengalami kenaikan.

Selama ini para korban ODHA dimakamkan  di lokasi Pemakaman Umum Tanah Hitam.  Tapi tarif yang diminta para pemilik lahan disana mencekik leher berkisar antara Rp 15-Rp 30 Juta sekali pemakaman.

“Kami tak pernah tahu dan tak pernah rasa dimana dan di pelosok mana para korban ODHA dimakamkan begitu saja.   Padahal   para korban ODHA ini juga ciptaan Tuhan. Mereka juga orang-orang   yang berharga di mata Tuhan. Kita harus  memperlakukan mereka juga seperti manusia  yang masih hidup, karena kita juga nanti menuju kesana semua,”  tegas  Ketua Harian KPA Provinsi Papua Yan Matuan di Jayapura, Minggu (23/12).

Karena  itu, terangnya, langkah  atau solusi  yang diambil diantaranya adalah Pemprov Papua lewat KPA Provinsi  menyiapkan lahan, untuk lokasi pemakaman khusus para korban ODHA.

“Kami sedang mencari lahan  yang  reprersentatif di sekitar  Kota Jayapura, untuk  lokasi pemakaman khusus  para  ODHA, sekaligus menyiapkan mobil ambulance dan peti mati stand by 24 jam,” terang Matuan.

Ia menuturkan, Gubernur Papua selaku Ketua Umum KPA Papua telah  menyetujui langkah  ini. Lahan untuk lokasi pemakaman khusus ODHA ini nantinya berada di ibu kota Provinsi Papua yakni Kota Jayapura, untuk melayani  para korban ODHA, jika meninggal dunia di wilayah Tabi, meliputi  Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom dan  Sarmi.

Langkah berikutnya,  terang Matua, KPA Provinsi Papua seperti biasanya mulai membangun  sinergitas bersama pemangku kepentingan atau stake holder,  untuk mencegah agar angka  HIV/AIDS  ini tak mengalami kenaikan, seperti pemerintah, Lembaga Swadaya  Masyarakat (LSM), Kepala Desa, Kepala Kampung, tokoh masyarakat, tokoh  agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan lain-lain

“Kami tak bisa bilang target menurunkan, tapi kita akan berupaya semaksimal mungkin. Kan begitu. Soal naik turun   itu nanti. Tapi kita  coba. Fasilitas pemerintah sudah siapkan. Kenapa tak bisa.  Kalau fasilitas ada kita mulai  kerja. Tak ada alasan lagi,” jelasnya.

Matuan juga menjelaskan, pihaknya menghimbau kepada seluruh keluarga dan rumah tangga, agar memiliki kesadaran tanpa prilaku menyeleweng.   Kesadaran itu harus di mulai dari rumah tangga masing-masing antara suami istri.

“Kami  mewajibkan seluruh pengurus KPA Papua melalukan tes darah, guna mengetahui penularan HIV. Kita belum bicara disini baru kita  bicara diluar. Ini bahaya,” imbuhnya.

Selain  sinergitas bersama pemangku kepentingan  di Papua, ungkapnya,  KPA Provinsi Papua mengagendakan  bekerjasama dengan para ilmuwan dan dokter di Israel, khusus untuk metode PrePex.

“Metode PrePex  adalah alat sunat  dari Israel, tanpa bedah, tanpa jahitan dan tanpa suntikan anestesi,” ucapnya.

Matuan mengatakan, pihaknya akan mengutus para pengurus KPA Papua, tim  medis, relawan, untuk  belajar metode PrePex ke Israel. Metode PrePex adalah alat sunat  dari Israel, tanpa bedah, tanpa jahitan dan tanpa suntukan anestesi.

Bahkan World Health Organization  (WHO) atau badan kesehatan dunia menyetujui perluasan penggunaan perangkat yang dikembangkan Israel yang memungkinkan pekerja medis untuk melakukan “penyunatan tanpa rasa sakit.”

Perangkat PrePex, dibuat oleh Circ MedTech yang berbasis di Israel, telah diberikan prakualifikasi WHO untuk digunakan oleh pria usia 13 di atas di 14 negara Afrika.

Sunat, kata WHO, adalah salah- satu cara paling efektif untuk mencegah penyebaran AIDS – yang, meskipun penurunan jumlah kasus baru-baru ini, masih mempengaruhi puluhan juta orang di Afrika. Saat ini ada hampir 30 juta orang yang menderita HIV, akar penyebab AIDS, di sub-Sahara Afrika – sebuah wilayah yang menyumbang hampir 70% dari total global infeksi HIV baru.

“Kita lihat dulu ikuti sudah  ok baru nanti dorang  bisa kesini ka bantu kita di Papua,” tuturnya.

Matuan  menjelaskan, penderita  HIV di seluruh Papua menjukan  angka  yang  fantastis dan sudah menjadi ancaman luar biasa.

Data Dinas Kesehatan Provinsi Papua mengungkapkan, jumlah penderita HIV/AIDS di Papua hingga 30 September 2018 tercatat 38.874 orang.

Dari jumlah tersebut, Kabupaten Nabire menduduki posisi tertinggi dari 28 Kabupaten dan 2 Kota di Papua, yakni 7.240 orang. Peringkat kedua Kota Jayapura, yaitu 6.189 orang, disusul Kabupaten Mimika dan Jayawijaya serta daerah lainnnya.

Gubernur Lantik Pengurus KPA Papua
Gubernur Papua Lukas Enembe saat melantik Pengurus KPA Papua

Matuan ingat  betul arahan  Gubernur Papua Lukas Enembe ketika melantik  pengurus KPA Provinsi Papua, bahwa  orang Papua  masih tersisa sedikit akibat penyakit HIV.

“Mari kita  jaga agar  orang Papua yang tersisa sedikit ini  tak lagi mati sia-sia. Kalian wajib selamatkan orang Papua  yang tinggal sedikit ini,” bebernya.

Dikatakan Matuan,  pihaknya juga tengah menyiapkan  Rapat  Kerja Daerah (Rakerda)  KPA  Papua direncanakan berlangsung di ibu kota Provinsi Papua, dan  dihadiri KPAD  di 29 Kabupaten/Kota di seluruh Papua pada awal tahun 2019 mendatang.

Dalam Rakerda KPA Provinsi Papua itu, tukasnya, pihaknya akan melakukan evaluasi total sejak  pertama kali berdiri, sekaligus membentuk tim  supervisi dan menyempurnakan struktur kepengurusan KPA Papua.

“Kami punya tim kerja gemuk,  yang bisa menjangkau seluruh Papua, bahkan wilayah selama ini terisolir,”  tambahnya.

Tim Supervisi  bekerjasama dengan Pemda setempat, sekaligus mencek sekaligus mendata Kantor KPAD-KPAD Kabupaten/Kota mana  saja  yang masih jalan dan mana  yang tak aktif lagi.

“Kalau Kantor KPA Kabupaten/Kota masih jalan kita akan angkat pengurus disana masing-masing Kabupaten dan memberikan SK Pengurus. SK diberikan oleh Ketua Umum KPA Papua    dibawah koordinasi Ketua Harian KPA Papua,” tegasnya.

Pasalnya,  menurut Matuan, sesuai ketentuan Mendagri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan  KPA dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV/AIDS di Daerah.

“Pemerintah daerah wajib bermitra  untuk bisa memfasilitasi kerjasama dengan KPA Provinsi,  tapi selama ini  kami  lihat ada Kabupaten-kabupaten yang tak proaktif,”  ucapnya.

Menurut Matua, jika  memang masih ada Kabupaten-Kabupaten yang tak respek atau  tak tertarik dengan program ini, maka  kita akan handle langsung dari KPA Provinsi tanpa melibatkan pemerintah daerah setempat.

“Yang  kita perlukan bukan  pemerintahnya, tapi manusia yang ada disitu. Tanpa mengandalkan bantuan dari pemerintah Kabupaten juga bisa jalan,” katanya. (*)