BERBAGI
Paskalis Kossay
Paskalis Kossay

JAYAPURA – Adanya pernyataan Gubernur Papua, Lukas Enembe, Ketua DPR Papua Yunus Wonda, ketua MRP Timotius Murib dan sejumlah tokoh agama serta anggota legislatif, yang meminta Presiden memerintahkan penarikan pasukan TNI dan Polri dari  Nduga ditanggapi oleh tokoh Papua asal wilayah La Pago, Paskalis Kossay.

Menurut Paskalis, apa yang disampaikan oleh Gubernur Lukas serta para pimpinan legislatif dan MRP merupakan hal yang wajar sebagai respon atas kondisi di kabupaten Nduga dan memasuki masa perayaan Natal pada 25 Desember.

“Soal pernyataan Gubernur saya kira wajar. Karena gubernur itu dipilih oleh rakyat . Masa rakyatnya ketakutan dia diam saja. Gubernur harus bicara begitu supaya operasi (keamanan-red) itu pun terukur jangan bias dan mengorbankan rakyat yang tak bersalah. Apalagi saat – saat ini memasuki hari raya Natal , hari raya penuh damai dan suka cita bagi umat Kristen. Karena itu semua orang Kristen sungguh prihatin dengan situasi keamanan masyarakat Nduga,” kata Paskalis, Jumat (21/12/2018)

Mantan Senator DPR RI yang kini menjadi fungsionaris partai Golkar Papua itu menambahkan, alangkah baiknya secara bersama melakukan introspeksi.

“Mungkin juga pimpinan TNI – POLRI intropeksi apakah tindakan operasi anak buahnya dilapangan sudah sesuai protap atau sudah bias dari protap . Sebab fakta dan bukti dilapangan justru rakyat menjadi ketakutan dan banyak yang mengungsi. Kenapa ini terjadi,” papar Paskalis.

Sebelumnya sebagaimana diberitakan, Gubernur Papua, Lukas Enembe, Ketua DPR Papua Yunus Wonda, ketua MRP Timotius Murib dan sejumlah tokoh agama serta anggota legislatif, sepakat meminta Presiden memerintahkan penarikan pasukan TNI dan Polri dari  Nduga.

Sementara Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi, sebagaimana dikutip dari papuatoday,com, menyebut seruan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dan Ketua DPR Papua, DR Yunus Wonda bersama pimpinan Fraksi DPR Provinsi Papua kepada Presiden RI, Panglima TNI dan Kapolri agar menarik seluruh aparat TNI-Polri dari Kabupaten Nduga, tidak menunjukan fungsi tugas pokok dan fungsi sebagai pemimpin, pejabat dan wakil rakyat.

Menurut Kolonel Inf Muhammad Aidi, seorang Gubernur adalah wakil dan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan Negara Republik Indonesia (RI) di daerah, sehingga Gubernur berkewajiban menjamin segala program nasional harus sukses dan berjalan dengan lancar di wilayahnya. Bukan sebaliknya malah Gubernur bersikap menentang kebijakan Nasional. (Cel)