BERBAGI

SERUI-Untuk mewujudkan pembanguan di suatu daerah yang tepat akan sasaran dan benar-benar tertuju pada kebutuhan masyarakat, maka sangat ditentukan dari keakuratan suatu data. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Sosial Yapen melakukan validasi data keluarga miskin tahun 2018.

“Kegiatan yang dilaksanakan agar diketahui strategi apa yang tepat guna mengurangi tingkat masyarakat miskin serta bagaimana ada program atau bantuan dari Dinas Sosial kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,”kata Bupati Yapen yang diwakili oleh Ass III Setda Yapen, Clement Mambrasar, Kamis kemarin.

Ia menjelaskan, agar dapat memperoleh data yang valid dengan kebutuhan daerah serta masyarakat tentunya diperlukan sinkronisasi data antar organisasi perangkat daerah. “Data harus sesuai untuk dihasilkan suatu pedoman konkrit dalam mengimplementasikan arah kebijakan dan program kerja pemerintah melalui sinkronisasi data antara perangkat daerah,”ucapnya.

Clemens meminta kepada para pimpinan OPD terkait serta para kepala kampung yang menghadiri kegiatan itu agar secara transparan memberikan data-data yang akurat tentang keberadaan masyarakat miskin di tahun 2018. “Bersumber dari data yang diberikan maka akan mampu untuk meminimalisir keberadaan masyarakat miskin di daerah,”tuturnya.

Diharapkan, kegiatan ini mampu menghasilkan data yang akurat dalam mensukseskan pelaksanaan kegiatan validasi data masyarakat miskin di Kabupaten Yapen sekaligus mendapatkan bahan masukan yang sangat bermanfaat guna penataan pelayanan di bidang sosial yang lebih baik lagi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Hal senada dikatakan Kepala Dinas Sosial Yapen, Wahyudi Irianto, yakni mendata berapa jumlah keluarga miskin yang ada guna mendapatkan perhatian dalam bentuk bantuan. Diakui, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam melakukan validasi agar bisa terus terupdate datanya, yaitu sarana prasarana pendukung yang diperlukan, SDM yang menghimpun data dan Infrastruktur internet. “Kalau internet mendukung maka kita bisa lebih mudah melakukan pendataan agar dapat diketahui dari data yang kita terima, karena ini merupakan kewajiban dari dinas sosial,”paparnya.(her/jog)