BERBAGI

SERUI-Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Yapen berdasarkan instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2017 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, maka dengan itu Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten Kota di seluruh Indonesia diminta untuk kreatif dalam mencari dana guna membiayai pemmembangun di daerah masing-masing.

Untuk mendukung semua yang akan di lakukan oleh Pemerintah Daerah setempat maka DPRD Yapen melakukan rapat paripurna dalam rangka persetujuan terhadap pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen, yang bertempat di gedung rapat DPRD Yapen, pekan kemarin.

Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Tonny Tesar, dalam kesempatan itu mengatakan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemkab) Yapen berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah khususnya pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah.

“Pinjaman daerah merupakan alternatif pendanaan APBD, pengeluaran pembiayaan dan atau kekurangan arus kas,”kata Tonny Tesar di sela-sela rapat paripurna ini.

Untuk itu Tonny menyampaikan pinjaman pemerintah daerah yang akan dilakukan ini untuk pembangunan sarana infrastruktur dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Kementerian Keuangan RI nomor 174/PMK.08/2016 tentang pemberian jaminan kepada Perseroan (PERSERO) PT. Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah.

“Sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah kabupaten yapen yang telah tertuang dalam RPJMD tahun 2017-2022 salah satunya adalah pembangunan infrastruktur Jalan Lingkar Yapen,”ucap Tonny Tesar.

Dalam pinjaman pemerintah daerah ini sebesar Rp. 300 Milyar Tonny mengatakan telah menetapkan beberapa persyaratan dengan pihak BUMN yaitu PT.Sarana Multi Infrastruktur dan salah satunya adalah persetujuan DPRD sesuai dengan UU Nomor 33 tahun 2004 Pasal 53 ayat 4 dan peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2004 pasal 15 ayat 3 bahwa pinjaman daerah jangka menengah dan panjang wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Infrastruktur yang akan dibangun adalah jalan Kamanap -Ansus dan Wadapi – Dawai. “Pinjaman Daerah dalam rangka pembangunan infrastruktur jalan kamanap-Ansus dan Wadapi-Dawai, semua itu telah dikaji dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan serta Undang-undang yang berlaku,”tandas Bupati Yapen.

Dalam sambutan, Ketua DPRD Yapen Melanus Wayangkau mengatakan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen yang akan melakukan pinjaman guna meningkatkan infrastruktur di yapen. Lanjutnya, dari hasil pandangan dari Fraksi-fraksi sangat terlihat dukungan yang diberikan kepada pemerintah dalam melakukan pinjaman daerah.(her/jog)