BERBAGI
Anggap Sepele, 14 Kabupaten di Papua Belum Bentuk PPID
Sekda Papua TEA Hery Dosinaen

JAYAPURA – Anggap hal sepele, sebanyak 14 Kabupaten di Provinsi Papua ternyata belum membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Padahal sesuai diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP), PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampaian dokumen yang dimiliki oleh  badan Publik, seharusnya seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua telah membentuk PPID.

Untuk itu, agar 14 Kabupaten yang belum membentuk PPID, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengagendakan untuk turun langsung di daerah tersebut melaksanakan sosialisasi serta pembentukan PPIDnya.

“Yang menghambat pembentukan PPID di Kabupaten disebabkan Kabupaten menganggap hal sepele pembentukan PPID, tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Papua TEA Hery Dosinaen usai melakukan pertemuan bersama Sekda dari Sembilan Kabupaten yang difasilitasi Kementerian Komunikasi dan Informasi di Kantor Gubernur Papua, Dok II, Jayapura, Kamis, (20/9).

Sekda Papua Hery Dosinaen mengungkapkan, dengan adanya pertemuan ini, Pemprov dan Pemkab/Pemkot berkomitmen selambanya-lambatnya pekan depan 14 Kabupaten tersebut segera membentuk  PPID.

Saat pertemuan antara Pemprov Papua bersama Sembilan Sekda se Provinsi Papua di Jayapura, diketahui bahwa PPID belum tersosialisasi dengan baik, untuk itu pemerintah Provinsi Papua akan mengintervensi kepada Kabupaten yang belum membentuk agar segera membentuk PPID nya.

Belum Maksimal

Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Pusat Penerangan Sekretaris Jenderal Kemendagri  Handayani Ningrum  mengungkapkan, pembentukan PPID di Papua belum maksimal disebabkan belum adanya persepsi yang sama.

Oleh sebab itu, dirinya menyarankan kepada Provinsi Papua agar gencar melakukan sosialisasi baik  tentang pentinya pemberukan PPID di Kabupaten dimana diera Keterbukaan Informasi saat ini, tukasnya,  Open Governmen tak ada lagi yang bisa ditutupi agar  masyarakat juga mengetahui apa yang sudah dikerjakan untuk rakyat.

“Kami datang kesini apa dan bagaimana permasalahan, jadi selama ini bukan tak mau menjalankan, tetapi belum ada pemahaman yang baik mengenai PPID,” katanya. (mdc/pel)