BERBAGI

 

Port Moresby dan Papua Buka Peluang Kerjasama
Gubernur National Capital District (NCD) Port Moresby Powes Parkop dan Staf bersama Gubernur Papua Lukas Enembe, ketika jamuan makan malam bersama di Laguna Hotel, Port Moresby, Papua New Guinea (PNG)

 

PORT MORESBYNational Capital District (NCD)  Port Moresby dan  Pemprov Papua membuka  peluang kerjasama disegala bidang pembangunan.

Demikian disampaikan Gubernur NCD Powes Parkop, ketika jamuan makan malam bersama Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe di Laguna Hotel, Port Moresby, Papua New Guinea (PNG) Senin, (17/9).

Dikatakan Parkop, sebagai ibukota negara PNG, Port Moresby terus melakukan pembenahan dan pembangunan. Oleh karena itu, pihaknya membuka peluang kerjasama dengan Papua.

Gubernur Parkop juga mendorong interlink yang bermuara pada integrasi ekonomi antara Papua dan Port Moresby.  “Dalam mewujudkan ini, PNG terus melakukan pembukaan jalan baru  khususnya di Momase Region terkoneksi sampai ke Vanimo, PNG yang berbatasan langsung dengan Kota Jayapura, Provinsi Papua. Dengan demikian,  masyarakat kita juga dapat terhubung satu sama lain,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Powes Parkop menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Lukas Enembe atas kehadiran dan kunjungan balasan pada Hari Kemerdekaan PNG ke 43.

Bahkan, Powes Parkop masih mengingat pada sambutan hangat yang diberikan Gubernur Lukas Enembe saat kunjungannya ke Jayapura pada tahun 2016 saat diundang untuk menghadiri HUT Kemerdekaan RI.

“Saya juga menyampaikan ucapan selamat kepada Lukas Enembe yang terpilih dan telah dilantik baru-baru ini sebagai Gubernur Provinsi Papua untuk periode kedua 5 tahun mendatang,” imbuhnya.

Hal yang sama juga dialami oleh Gubernur Powes Parkop telah terpilih kembali yang kedua kalinya pada tahun lalu sebagai Gubernur NCD.

Tumbuh Bersama

Sementara itu, Gubernur Papua mengaku beberapa kerjasama yang sudah ada baik di perbatasan dan forum kedua negara juga berjalan dengan baik.
Menurutnya, Indonesia dan PNG dapat tumbuh bersama.

“Papua bisa sebagai pintu masuk PNG ke negara Asia dan Pasifik,” beber Enembe.
Ia menambahkan, sebagai pejabat yang sudah memimpin dan sekarang dua periode, diakuinya tidak mudah menghadapi dinamika dalam masyarakat padahal dana sudah banyak bergulir.

Dirinya mengakui bahwa Pemerintahan Provinsi yang dipimpinnya membutuhkan orang-orang yang paham dalam mewujudkan visi Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan yang sudah berjalan selama ini dan akan berlanjut selama lima tahun mendatang.

Terkait kerjasama yang dibangun, Gubernur Lukas Enembe berharap kerjasama yang sudah terjalin bisa memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan terus ditingkatkan seperti Olahraga, Kebudayaan hingga pertukaran pemuda.

Gubernur Enembe berharap rintisan pembangunan ekonomi yang sedang dilakukannya ini bisa didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia maupun pemerintah PNG.

“Kami merintis kerjasama ini karena kami mampu dan memiliki kesamaan budaya, berbagi tanah yang sama, tidak ada perbedaan antara Provinsi Papua dan PNG,” ujar Gubernur Enembe.

Penghubung  Asia dan Pasifik

Dalam kesempatan yang sama, Dubes  Indonesia untuk PNG, Ronald JP. Manik menegaskan, pemerintah Indonesia sangat mendukung langkah Pemprov Papua ini.

“Pasti kita dukung karena ini untuk kepentingan bersama. Siapapun yang memulai inisiatif ini, tak ada masalah untuk kita,” terangnya.

Lanjut Dubes, sebagai langkah konkrit pihaknya akan memfasilitasi tahapan selanjutnya antara pemerintah PNG dengan Indonesia.

Menurut Manik, Provinsi Papua sangat potensial menjadi penghubung  antara Asia dan Pasifik. Namun sejauh ini masih ada kendala dalam pembukaan jalur penghubung.
“Hingga saat ini, jalur ini belum ada. Misal yang paling gampang dulu, antara Jayapura dengan Momase (Wewak, Madang, Vanimo dan Lae). Kalau ini sudah ada jalur akan sangat membantu perdagangan kedua belah pihak. Bahkan bisa menjadi jalur transportasi manusia juga,” kata Manik.

Sebenarnya menurut Manik, sudah ada pembicaraan tentang pembukaan jalur udara antara Jayapura dan Mount Hagen. Namun rencana ini masih terus didiskusikan.

“Jadi yang paling mudah memang jalur laut. Kalau jalur udara akan lebih berat karena menyangkut keamanan manusia dan banyak hal lainnya yang harus dipenuhi sebagai persyaratan,” pungkasnya. (mdc/pel)