BERBAGI
Pengelolahan Lingkungan Memberikan Dampak Sosial Kehidupan
Kepala Bidang Perekonomian Pusat Kebijakan Strategis KLHK Abdul Muin menabuh Tifa, ketika membuka Sinergitas Multipihak dalam rangka Penguatan Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Guna Mendukung Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Se-Ekoregional di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Dok II, Jayapura

JAYAPURAPerlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup diperlukan guna  menjamin keberlanjutan pembangunan, terutama di Papua.

Pembangunan berkelanjutan selaras dengan terciptanya kelestarian lingkungan hidup memberikan dampak  manfaat luas baik secara ekonomi, ekologi  dan sosial  bagi kehidupan bangsa.

“Hal itu sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28 ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup  yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,” ungkap Sekjen  Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (KLHK) Bambang Hendroyono dalam sambutanya dibacakan Kepala Bidang Perekonomian Pusat Kebijakan Strategis KLHK Abdul Muin, ketika membuka Sinergitas Multipihak  dalam rangka Penguatan Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Guna Mendukung Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah se-Ekoregional  Papua di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Dok II, Jayapura, Selasa, (18/9).

Abdul Muin mengungkapkan, perhatian pemerintah makin bertambah dan fokus, dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 2009  tentang  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan hidup, sebagai upaya sistimatis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pembiaran, pengawasan dan penegakan hukum.

Dari ketentuan tersebut disampaikan bahwa perlindungan dan pengelolaan  lingkungan hidup menjadi  kewajiban bagi negara, pemerintah dan seluruh pemangku  kepentingan  dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup  Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat  Indonesia serta makluk lainnya.

“Pengendalian pembangunan wajib dilaksanakan untuk menjamin terwujudnya cita-cita pembangunan berkelanjutan khususnya dalam pencapaian SDA yang optimal,” terangnya. (mdc/pel)