BERBAGI

Batasan Waktunya Hingga Desember 2018

 

Duduki Jabatan Fungsional P2UPD harus Lulus Uji Kompetensi
Kepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi BPSDM Kemendagri Rochayati Basra, didampingi Asisten III Sekda Papua Bidang Umum Elysa Auri dan Kepala BPSDM Papua Zacharias Giay, menabuh Tifa ketika membuka Pembekalan dan Uji Kompetensi Penyesuaian Jabatan Fungsional P2UPD di Aula Diklat PSDM Papua, Jayapura

JAYAPURASesuai kebijakan pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Nomor 26 tahun 2016, untuk menduduki jababatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) melalui penyesuaian (inpassing) harus mengikuti uji kompetensi dilaksanakan Lembaga Sertifikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) Kemendagri, dan dinyatakan harus lulus.  Sedangkan batasan waktunya ditentukan hingga Desember 2018.

“Pejabat  Fungsional P2UPD mempunyai kedudukan dan peranan  yang strategis dalam aspek pengawasan untuk menjamin agar pelaksanaan urusan pemerintahan daerah mencapai  tujuan dan sasaran  yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana kerja tahunan pemerintah daerah,” ungkap Kepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi Badan Pengembangan SDM Kemendagri Rochayati Basra, didampingi Asisten III Sekda Papua Bidang  Umum Elysa Auri dan Kepala Badan Pengembangan SDM Papua Zacharias Giay, ketika membuka Pembekalan dan Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional P2UPD Binaan Kemendagri Melalui Program Dekonsentrasi TA 2018 se-Provinsi Papua di Aula Diklat Pengembangan SDM Provinsi Papua, Jayapura, Rabu (19/9).

Dikatakannya, jabatan Fungsional P2UPD merupakan bagian dari aparat  pengawasan yang mempunyai kewenangan dan peranan  yang sangat penting dalam Manajemen Pembangunan Nasional untuk mewujudkan tujuan nasional dan tujuan  pemerintah daerah.

Sebagai bagian dari Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di daerah,  jelasnya, telah diamanatkan dalam PP No. 12 tahun 2017 terdiri dari Inpektorat Jenderal Kementerian,  unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota, maka dokumen perencanaan  pembangunan mensyaratkan pengesahan  dari APIP.

Birokrasi Karir yang Kuat

Sementara itu, Elysa Auri mengutarakan, dalam rangka  pembinaan kepegawaian pada perangkat daerah dan  sekaligus untuk memastikan para pemangku jabatan pimpinan daerah, jabatan administrator dan jabatan  pengawas  di lingkungan pemerintahan daerah mempunyai pengetahuan, sikap dan keterampilan yang memadai dalam memangku tugas-tugas pemerintahan, guna membangun Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera   yang berkeadilan.

Dengan deskripsi sebagaimana diuraikan diatas, terangnya, maka sangat jelas bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan  kualitas SDM ASN bertujuan  untuk membangun sistem pengembangan kompetensi yang berstandar, adil, transparan dan terintegrasi antara norma standar, pedoman dan kriteria (NSPK) urusan pemerintahan dengan kualifikasi  pegawai ASN sebagaimana diamanatkan   UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN dalam pengembangan aparatur penyelenggara pemerintahan daerah secara sinergis antara berbagai pemangku kepentingan  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga tercipta dukungan personil  yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi  yang diperlukan untuk melaksanakan urusan pemerintahan  yang menjadi kewenangan daerah.

“Dengan cara tersebut pemerintah daerah akan mempunyai birokrasi karir  yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya,” katanya.

Kegiatan ini diikuti 88 peserta   dari 11 Kabupaten/Kota diseluruh Provinsi Papua.(mdc/pel)