BERBAGI

Rustan Saru Minta Pengguna Anggaran Patuhi Aturan

JAYAPURA – Wakil Wali Kota Jayapura Ir. Rustan Saru, MM minta para pengelola barang/jasa mematuhi Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

“Proses pelelangan pada tahun 2019 bisa mengacu pada Perpres tersebut. Jangan keluar dari koridor aturan yang telah ditetapkan,” tegas Wakil Wali Kota Ir. Rustan Saru, MM saat ditemui Wartawan usai sosialisasi Perpres nomor 16 tahun 2018 di Aula Sian Soor, Kantor Wali Kota Jayapura,  Selasa, (18/9).

Rustan menjelaskan, saat DPRD Kota sementara membahas DPA Tahun Anggaran 2019. Untuk itu sudah bisa melakukan pelelangan. Tujuannya agar bisa dilakukan tender dan disarankan oleh LKPP adalah jangan dulu mengumumkan lelang sebelum adanya DPA.

“Jadi boleh kita proses lelang sambil menunggu DPA, dan ketikan DPA diserahkan, maka boleh dilakukan pengumuman,” jelas Rustan Saru.

Untuk itu, kata Rustan Saru, Satker dan pengguna anggaran dimasing-masing OPD bisa memahami itu sehingga kedepan bisa melakukan pelelangan lebih awal lagi dengan tujuannya agar masyarakat kita bisa terlayani dengan baik.

“Tentu hal ini juga menjadi harapan besar dari Bapak Wali Kota agar semua OPD bisa melakukan hal ini lebih awal, karena Kota Jayapura memiliki sumber daya yang sangat menunjang,” tegasnya.(fid/pel)